Penting menyadari bahwa lahirnya pemimpin yang bersih, berintegritas, jujur, adil, serta amanah hanya ketika aturan Islam diterapkan oleh negara. Melalui pendidikan yang berbasis pada akidah Islam tidak akan ditemukan lagi politik uang sehingga masa depan umat menjadi lebih baik.
CemerlangMedia.Com — Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), isu politik uang kini kembali mencuat. Badan pengawas pemilu (Bawaslu) mengimbau masyarakat agar berhati-hati terhadap money politic atau politik uang. Biasanya, politik uang dilakukan dengan cara menyuap atau memberikan uang kepada suatu pihak dengan tujuan mendapatkan suara pihak tersebut (16-11-2024).
Politik ini makin meresahkan. Masyarakat mulai merasakan adanya iming-iming pembagian uang oleh calon kepala daerah yang bertujuan untuk memengaruhi pilihan para pemilih. Politik uang ini makin marak, baik di kota besar maupun daerah terpencil sehingga memunculkan pertanyaan tentang moralitas dalam dunia politik Indonesia. Politik uang telah menjadi masalah klasik yang tidak kunjung tuntas, meskipun sudah ada berbagai upaya hukum untuk menanggulanginya.
Dalam perspektif analisis, politik uang tidak hanya merusak prinsip demokrasi, tetapi juga menurunkan kualitas pemilihan umum itu sendiri. Hal ini sering kali dipandang sebagai jalan pintas bagi para calon untuk memperoleh dukungan tanpa harus melalui kampanye yang substansial. Masyarakat yang terdesak oleh kondisi ekonomi terkadang memilih menerima uang tanpa memperhatikan dampaknya terhadap masa depan.
Masyarakat yang seharusnya memilih berdasarkan visi, misi, dan kredibilitas calon, kini malah terpengaruh dengan adanya politik uang yang diberikan oleh calon kepala daerah. Hal ini menciptakan ketidakadilan, hanya mereka yang memiliki kekuatan finansial yang dapat memengaruhi hasil pemilihan. Politik uang juga memperburuk kredibilitas calon pemimpin karena mereka dianggap lebih mengutamakan pengaruh materi daripada dedikasi untuk rakyat. Hal ini tentu saja menjadi tantangan dalam menjaga integritas pilkada yang jujur dan adil.
Namun, meski praktik ini sudah menjadi masalah yang sangat serius, kita harus melihatnya dengan perspektif yang konstruktif. Solusi yang dapat diterapkan dalam mengatasi politik uang bukanlah dengan sekadar mengkritik, tetapi dengan berfokus pada penguatan kesadaran politik masyarakat. Pendidikan politik yang lebih intensif dan pemahaman tentang pentingnya memilih pemimpin berdasarkan kualitas dan integritas sangat diperlukan. Selain itu, perlu ada pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik-praktik tersebut.
Islam dengan ajaran-ajarannya yang mengedepankan keadilan, mengajarkan umatnya untuk memilih pemimpin yang adil, bijaksana, dan bertanggung jawab. Dalam Islam, pemilihan pemimpin bukan berdasarkan materi atau kepentingan pribadi, melainkan atas dasar kualitas dan kemampuan yang dimilikinya agar membawa kemaslahatan bagi umat karena politik Islam terkait amanah dan tanggung jawab dalam meriayah rakyat.
Oleh karena itu, penting menyadari bahwa lahirnya pemimpin yang bersih, berintegritas, jujur, adil, serta amanah hanya ketika aturan Islam diterapkan oleh negara. Melalui pendidikan yang berbasis pada akidah Islam tidak akan ditemukan lagi politik uang sehingga masa depan umat menjadi lebih baik.
Rohana
Samuda, Kalimantan Tengah [CM/NA]
