CemerlangMedia.Com — Seperti kebiasaan, setiap momen Idulfitri, harga tiket semua sarana transportasi disinyalir naik drastis tanpa ampun. Penambahan tarif atau yang dikenal dengan istilah tuslah adalah dampak lonjakan penumpang dalam satu waktu pada momen-momen tertentu, salah satunya perayaan keagamaan. Biasanya, tuslah diatur oleh pemerintah demi menjaga kenaikan harga tiket yang tidak wajar.
Begitu juga pada momen Lebaran 2024 kali ini, sebanyak 7 maskapai penerbangan RI, yaitu PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk, PT Citilink Indonesia, PT Sriwijaya Air, PT Nam Air, PT Batik Air, PT Lion Mentari, dan PT Wings Abadi, mendapat sorotan tajam dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Pasalnya, ketujuh maskapai tersebut pernah tersandung kasus yang sama, yakni menjual tiket melebihi tarif batas atas pesawat pada 2019 lalu.
Dalam perkara Kartel Tiket yang diputus KPPU pada 2018, mereka terbukti secara bersama-sama hanya menyediakan tiket subclass harga tinggi dan menutup tiket subclass harga rendah. Hal ini mengakibatkan terbatasnya pilihan penumpang mendapatkan tiket dengan harga lebih murah. Perilaku menurunkan pasokan juga dilakukan untuk menjaga penawaran tiket subclass harga tinggi yang diterapkan bersama-sama sehingga berdampak pada pemaksaan terselubung bagi konsumen untuk membeli tiket harga tinggi (16-3-2024).
Dari ketujuh maskapai penerbangan yang mendapat sorotan, terdapat juga maskapai milik pemerintah yang turut mengambil keuntungan, padahal sarana transportasi ini sangat dibutuhkan rakyat di kala mudik. Mestinya pemerintah menjamin dan menyediakan transportasi aman, nyaman, berkualitas, dan murah tanpa memanfaatkan tuslah pada momen-momen jelang lebaran, walaupun jumlah penumpang akan meningkat saat itu.
Ini adalah wajar, apabila jaminan pemerintah diterapkan sepanjang masa sebagai bagian dari layanan kesejahteraan bagi masyarakat karena pemerintah adalah pengurus rakyat, bukan pedagang yang turut mengambil keuntungan dari uang rakyat. Namun, tidak seperti itu jalannya dalam sistem kapitalisme saat ini. Perusahaan penerbangan justru menjadikan layanan sebagai ladang bisnis terhadap rakyatnya sendiri.
Kondisi ini pun sehaluan dengan prinsip reinverting government (kewirausahaan birokrasi) dengan mentransformasikan wirausaha ke dalam sektor publik. Memanfaatkan sektor publik sebagai wirausaha sama saja menjadikan pemerintah sebagai pedagang dan rakyat sebagai target pasarnya, tentu saja akan membuat rakyat susah.
Sementara dalam pandangan Islam, pemerintah tidak pantas melakukannya dan merupakan sebuah pelanggaran terhadap aturan Allah Swt.. Rasulullah saw. bersabda, “Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari).
Nilma Fitri, S.Si.
Bekasi [CM/NA]
