Oleh: Hessy Elviyah, S.S.
Kontributor Tetap CemerlangMedia.Com
Prinsip dasar kepemimpinan dalam Islam adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan adil berlandaskan pada Al-Qur’an dan Sunah. Namun, penerapan sistem pemerintahan Islam harus dibarengi dengan penerapan hukum-hukum Islam secara menyeluruh, sebab Islam adalah sistem hidup yang sempurna, tidak boleh dipisahkan antara hukum yang satu dengan yang lainnya.
CemerlangMedia.Com — Presiden Prabowo Subianto membuat gebrakan baru dalam pelaksanaan pembekalan untuk para menterinya. Di tengah suasana sejuk pegunungan di Kota Magelang dengan aura kedisiplinan yang melekat pada kota ini sebagai pusat pendidikan militer seolah menjelaskan bahwa era baru telah dimulai.
Sebuah era yang menuntut adanya keberanian, ketegasan, dan semangat pengabdian tanpa kompromi. Pembekalan para menteri seolah memberi isyarat bahwa pemerintah ini akan bergerak dengan prinsip ketat layaknya taruna yang ditempa di akademi militer. Namun, apakah langkah tersebut mencerminkan kebutuhan riil untuk merespons tantangan bangsa atau sekadar panggung politik yang dibalut nuansa patriotisme?
Berkaitan dengan retret ini, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan, retreat yang dilaksanakan di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah yang berlangsung selama tiga hari itu telah memberi ruang kepada para menteri untuk berinteraksi dan berkomunikasi secara intens. Lebih jauh, ia mengungkapkan bahwa retreat ini menambah kejelasan tentang visi, misi, dan orientasi pemerintahan Prabowo. Raja Juli juga menyampaikan bahwa seluruh peserta pembekalan kembali ke Jakarta dengan semangat membara (Cnn.indonesia, 27-10-2024).
Dengan bonding serta team building yang telah didapatkan selama treat di Magelang diharapkan mampu menyatukan visi dan misi untuk bekerja demi rakyat. Dengan begitu, treat yang menghabiskan dana APBN tersebut bisa bermanfaat untuk rakyat. Treat bukanlah healing, tetapi benar-benar pembekalan untuk dapat merumuskan permasalahan rakyat sehingga mampu menjawab berbagai persoalan selama masa jabatan.
Rakyat Butuh Visi Baru (Perubahan)
Rakyat membutuhkan visi baru dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Visi yang diharapkan adalah mampu memenuhi kebutuhan hidup rakyat secara holistik. Rakyat tidak hanya membutuhkan pejabat yang disiplin dan tegas, tetapi juga membutuhkan pejabat yang cerdas, peka terhadap kebutuhan rakyat, berintegritas tinggi, dan jujur. Oleh karena itu itu, langkah nyata pemerintahan baru untuk mendobrak tantangan yang menghalangi jalan kesejahteran rakyat dalam berbagai sektor kehidupan sangat dinantikan.
Pertama, sektor ekonomi. Masyarakat mengharapkan pemerintahan baru mampu mendukung ekonomi rakyat, terutama di sektor UMKM, pertanian, perikanan yang masih menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat Indonesia. Pemerintahan yang baru diharapkan mampu mewujudkan pemerataan ekonomi. Hal ini dapat terwujud melalui pengembangan infrastruktur sampai ke pelosok negeri.
Selain itu juga, pemerintah juga diharapkan mampu memberikan subsidi kepada petani, serta program-program yang dapat membantu daerah tertinggal. Dalam sektor ekonomi pula, pemerintah diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja. Salah satu kebutuhan utama rakyat, yakni mendapatkan pekerjaan untuk mendapatkan gaji yang layak. Masyarakat juga mengharapkan pengendalian harga bahan pokok sehingga mampu menciptakan stabilitas ekonomi yang dapat menunjang kesejahteran rakyat.
Kedua, sektor pendidikan. Pendidikan yang berkualitas dan terjangkau sangat diharapkan terwujud pada pemerintahan baru ini. Program pendidikan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat dan wilayah serta peningkatan kualitas pendidikan di semua jenjang juga memastikan semua anak memiliki akses pendidikan yang layak sangat diharapkan perwujudannya. Sebab, pendidikan ini adalah hal pokok yang dapat menentukan kualitas generasi muda.
Ketiga, sektor kesehatan. Pemerintahan baru diharapkan mampu menyediakan fasilitas kesehatan yang setara di seluruh wilayah Indonesia. Tidak hanya itu, adanya perbaikan dari sisi pelayanan, kecepatan, aksesibilitas, terutama bagi masyarakat ekonomi lemah juga dinantikan keberadaannya.
Keempat, stabilitas keamanan nasional. Rakyat membutuhkan pemerintahan yang mampu memperkuat kedaulatan negara, terutama di wilayah perbatasan. Hal ini lantaran akhir-akhir ini sering terjadi dinamika geopolitik di laut China Selatan.
Kelima, tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas korupsi. Isu korupsi adalah isu yang krusial di negeri ini. Pemerintahan baru diharapkan mempunyai komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi, meningkatkan efektivitas kerja KPK, serta penegakan hukum yang tegas. Begitu pula, pemerintahan yang efisien, bersih, dan responsif menjadi kebutuhan masyarakat. Perubahan nyata pada birokrasi yang lebih cepat, tidak berbelit-belit, serta lebih berorientasi pada pelayanan publik adalah harapan masyarakat.
Keenam, kebijakan lingkungan. Dalam hal ini penanganan deforestasi dan kebakaran hutan diharapkan memiliki kebijakan yang tegas sehingga tidak menimbulkan bencana yang berulang. Terlebih pada saat ini tengah digoncang isu perubahan iklim, maka pemerintahan baru diharapkan mampu memberikan perlindungan terhadap lingkungan untuk menjaga stabilitas lingkungan. Penting juga untuk memberikan edukasi kepada masyarakat serta mendukung terhadap program penghijauan.
Ketujuh, penguatan diplomasi internasional. Hal ini menjadi penting terutama di tengah genosida yang dilakukan Isra3l terhadap warga Gaza, Palestina. Masyarakat mengharapkan Indonesia sebagai negara mayoritas penduduknya beragama Islam mampu tampil terdepan untuk menghentikan kebejatan Zionis Isra3l. Begitu pula terhadap isu perubahan iklim dan migrasi. Masyarakat mengharapkan pemerintahan baru mempunyai peran penting di kancah global.
Setidaknya itulah harapan besar dan kebutuhan masyarakat terhadap pemimpin baru. Namun rupanya, kapitalisme sekularisme menjadi tembok besar dalam mewujudkan harapan masyarakat tersebut.
Kapitalisme Sekularisme Adalah Hambatan
Seberapa hebat retreat yang diberikan kepada para pejabat jika sistem kapitalisme masih saja mendasari gaya memimpin, tetaplah akan selalu gagal mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Hal ini dikarenakan kapitalisme melahirkan pemimpin yang individualistik. Pemimpin yang hanya berfokus pada kepentingan diri sendiri.
Dalam sistem kapitalisme inilah tumbuh pemimpin yang cenderung memandang kepemimpinan sebagai sarana untuk meraup keuntungan finansial sehingga rentan terlibat korupsi. Lebih jauh, pemimpin cenderung mengabaikan kepentingan umum. Tidak jarang mereka berambisi untuk meneruskan kepemimpinannya kepada anak cucu atau disebut membentuk dinasti politik.
Di samping itu, pemimpin yang lahir dalam sistem kapitalisme sering kali mengutamakan efisiensi ekonomi dan memandang masyarakat dalam kacamata untung rugi. Karakter seperti ini menimbulkan sikap minim empati terhadap masalah sosial, seperti kemiskinan atau ketimpangan sosial.
Sementara sekularisme dengan prinsip menjauhkan agama dari kehidupan cenderung melahirkan kebijakan yang sarat masalah sehingga dapat menimbulkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan pemimpin. Begitu pula karakter pemimpin dengan sekularisme, sering terjebak dalam perilaku yang melawan integritas demi kepentingan materi, sebab tidak ada tanggung jawab terhadap Allah Swt..
Sistem Islam Bermanfaat bagi Rakyat
Islam datang sebagai rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, umat Islam wajib mengimani apa pun yang diturunkan Allah Swt. di dalam Al-Qur’an sebagai petunjuk bagi manusia yang bertakwa.
Dalam hal ini, pemimpin yang diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat adalah pemimpin yang tidak hanya dibekali teori kepemimpinan. Akan tetapi, harus ditanamkan di dalam benak pemimpin tentang ketakwaan kepada Allah Swt. dan harus berada dalam sistem pemerintahan Islam. Sebab, sistem pemerintahan Islam mempunyai landasan akidah Islam yang mampu membentuk karakter pemimpin melayani masyarakat dengan niat Lillahi Taala.
Prinsip dasar kepemimpinan dalam Islam adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan adil berlandaskan pada Al-Qur’an dan Sunah. Namun, penerapan sistem pemerintahan Islam harus dibarengi dengan penerapan hukum-hukum Islam secara menyeluruh, sebab Islam adalah sistem hidup yang sempurna, tidak boleh dipisahkan antara hukum yang satu dengan yang lainnya.
Banyak manfaat yang dirasakan masyarakat jika sistem Islam menjadi sistem hidup, misalnya dalam sistem ekonomi, Islam memastikan keadilan ekonomi melalui distribusi kekayaan yang adil dan penghapusan sistem ekonomi yang eksploitatif. Dalam hal ini, sumber daya alam dikelola oleh negara untuk dikembalikan manfaatnya kepada rakyat. SDA tidak boleh dimonopoli oleh individu atau swasta.
Demikian pula adanya zakat, sedekah, dan larangan riba yang dapat menghapus kesenjangan sosial dan memastikan kesejahteraan merata. Firman Allah Swt. dalam surah Al Hasyr,
“Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.” (QS Al-Hasyr: 7).
Demikian pula sabda Rasulullah saw., “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat atas mereka yang kaya di antara kamu untuk diberikan kepada mereka yang miskin di antara kamu.” (HR Bukhari dan Muslim).
Melalui mekanisme ekonomi seperti ini, setiap orang mempunyai akses untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mengurangi kemiskinan, dan mencegah bertumpuknya harta di tangan orang kaya. Penerapan sistem Islam secara kafah juga mampu menciptakan stabilitas dan kedamaian sosial.
Hal ini lantaran hukum ditegakkan secara tegas. Sanksi berupa qisas, hudud, dan takzir diimplementasikan untuk menanggulangi pencurian, pembunuhan, dan perzinaan yang menjadi ancaman stabilitas sosial. Sanksi yang tegas bertujuan sebagai peringatan dan pelajaran agar orang lain tidak melakukan hal serupa yang pada akhirnya tercipta masyarakat yang damai, sebab sanksi dalam Islam tidak pandang bulu. Sabda Rasulullah saw.
“Jika Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku akan memotong tangannya.” (HR Bukhari dan Muslim).
Begitu pula dengan persatuan umat Islam, akan terwujud jika syariat Islam secara kafah ditegakkan. Hal ini dapat membuat umat Islam lebih kuat dan dapat melindungi masyarakat secara menyeluruh. Persatuan di bawah satu kepemimpinan ini dapat menghapus sekat antar bangsa, termasuk nasionalisme yang saat ini mengamputasi kekuatan umat Islam. Selain itu, manfaat yang diperoleh jika sistem Islam diterapkan secara menyeluruh adalah mempunyai pemerintahan yang akuntabel dan bebas korupsi.
Pemimpin dalam pandangan Islam adalah pelayan umat yang harus bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan rakyat. Para pemimpin dalam sistem Islam akan diawasi oleh majelis umat dan juga kadi hisbah yang bertugas mencegah penyalahgunaan jabatan dan juga korupsi. Sabda Rasulullah saw. terkait tanggung jawab pemimpin,
“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR Bukhari dan Muslim).
Selain itu, penerapan syariat Islam juga berguna untuk menjadikan umat Islam taat secara total, sebab aturan Islam tidak hanya ditunaikan dalam ranah pribadi, tetapi juga publik. Aspek hukum, sosial, ekonomi, bahkan hubungan internasional diatur dalam syariat agar manusia dapat hidup dengan prinsip Islam yang sempurna. Perintah Allah Swt. untuk menerapkan sistem Islam secara kafah,
“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan.” (QS Al-Baqarah: 208).
Rasulullah saw. pun bersabda, “Sesungguhnya aku telah meninggalkan di antara kalian sesuatu yang jika kalian berpegang teguh kepadanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu Kitab Allah dan Sunahku.” (HR Malik).
Inilah manfaat-manfaat yang dirasakan oleh masyarakat ketika Islam diterapkan secara komprehensif dan menyeluruh. Hal ini tidak hanya dirasakan ketika hidup di dunia, tetapi juga akan dirasakan sampai akhirat kelak. Untuk itulah, treat pemimpin tidak cukup hanya dengan berfokus pada kedisiplinan semata, tetapi harus berada pada sistem kehidupan yang sahih. Wallahu a’lam. [CM/NA]
