Oleh: Rina Herlina
(Kontributor Tetap CemerlangMedia.Com)
“Islam sangat menjaga nyawa manusia, meski baru berbentuk janin. Saking pentingnya nyawa manusia, maka Allah pun memerintahkan hukum qisas bagi para pelaku pembunuhan. Ini adalah bentuk penjagaan Islam terhadap nyawa manusia.”
CemerlangMedia.Com — Terkadang tidak habis pikir dengan kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah. Setiap kebijakan atau aturan yang dikeluarkan selalu menggelitik, bahkan terasa di luar nalar.
Nyaris semua kebijakannya hingga hari ini, tidak ada yang menguntungkan rakyat. Akan tetapi, lebih menguntungkan segelintir orang yang memiliki kepentingan. Penguasa seolah tidak punya taji, mudah dilobi oleh para oligarki.
Dilansir tirto.id, baru-baru ini pemerintah mengeluarkan aturan bahwasanya para tenaga medis dan tenaga kesehatan dibolehkan melakukan aborsi terhadap korban tindak pidana perkosaan atau korban tindak pidana kekerasan seksual yang menyebabkan kehamilan. Hal tersebut sudah diatur dalam aturan pelaksana Undang-Undang No. 17/2023 melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2024 terkait Peraturan Pelaksanaan Undang Undang No. 17/2023 tentang Kesehatan (30-07-2024).
Beginilah realita negeri ini. Penguasa selalu menghadirkan solusi yang bersifat sementara untuk setiap permasalahan yang melanda, padahal seharusnya solusi tersebut menyeluruh, bukan tambal sulam.
Pemerintah melegalkan aborsi sebagai jalan keluar untuk para perempuan yang hamil akibat pemerkosaan atau tindak kekerasan seksual. Akan tetapi, apakah pemerintah tidak memedulikan risiko kesehatan yang harus ditanggung oleh para perempuan yang terpaksa melakukan aborsi tersebut?
Rakyat Butuh Solusi Fundamental
Seharusnya pemerintah mencari solusi yang fundamental, bukan solusi abal-abal yang tidak akan menyelesaikan permasalahan. Malahan lebih sering menimbulkan masalah baru.
Lihatlah saat ini, nyaris semua lini kehidupan mengalami problematika. Kriminalitas merajalela, kemiskinan dan pengangguran meningkat, L687 merebak, dan masih banyak lagi persoalan yang membelit negeri ini.
Faktor utama penyebab semua masalah tersebut terjadi adalah diadopsinya sistem kufur kapitalisme sekuler dengan paham kebebasannya. Mereka tidak peduli lagi dengan norma-norma yang ada. Semuanya dilakukan atas landasan kesenangan semata.
Apalagi sanksi hukum yang dibuat, tidak pernah menjerakan. Hukuman yang diputuskan cenderung ringan, bahkan tidak jarang bisa dibeli dengan sejumlah uang. Hukum selalu tumpul ke atas, tetapi tajam terhadap kaum menengah ke bawah.
Sejauh ini negara belum mampu menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyatnya, padahal dalam sila ke-5 teks Pancasila jelas tertulis “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Jadi, di mana letak adilnya? Rakyat mana yang dimaksud dalam teks Pancasila tersebut?
Mirisnya lagi, sudah sedemikian rusak kondisi masyarakat Indonesia saat ini, tetapi masih saja ada yang meyakini dan percaya sepenuhnya bahwa sistem kapitalisme demokrasi sekuler masih bisa diandalkan untuk mewujudkan harapan dan cita-cita keadilan dan kesejahteraan. Seandainya saja mau berpikir lebih mendalam, justru keberadaan sistem ini harus diganti dengan sistem yang lebih baik. Tentunya bukan sistem yang makin melanggengkan kekuasaan para oligarki.
Akan tetapi, sistem pemerintahan yang selalu berpihak pada kepentingan rakyat, bukan sistem yang selalu merongrong kedaulatan bangsa ini. Oleh karena itu, tidak ada gunanya berharap pada sistem yang dengan sombongnya berani membuat aturan sendiri. Apalagi aturan yang dibuat selalu bertentangan dengan ajaran Islam.
Aturan dan Hukum Allah yang Terbaik
Hakikatnya tidak ada aturan dan hukum yang lebih baik, selain bersumber dari Allah Swt.. Hanya aturan dan hukum dalam sistem Islam yang bisa menyelesaikan semua problematika kehidupan dan telah teruji selama hampir 13 abad lamanya. Aturan Islam selalu relevan untuk setiap zaman dan menjadi solusi fundamental bagi setiap persoalan.
Sistem Islam sangat berbeda jauh dengan sistem kapitalisme sekuler. Begitu pula dengan kepemimpinannya. Pemimpin dalam Islam adalah pelindung rakyat. Pemimpin selalu memprioritaskan kepentingan rakyat di atas segalanya. Setiap kebijakan yang diambil selalu digali dan merujuk kepada sumber utama kehidupan, yaitu Al-Qur’an dan hadis.
Pemimpin dalam Islam tidak akan memutuskan suatu perkara secara asal, tanpa melalui proses penggalian hukum. Sebab, keputusan yang diambil harus menjadi solusi bagi permasalahan yang sedang dihadapi secara menyeluruh. Bukan sekadar solusi tambal sulam yang tidak menyentuh sampai ke akar permasalahan.
Terkait aborsi, seluruh ulama sepakat, menggugurkan kandungan (aborsi), tanpa sebab udzur syar’i jika usia kandungan sudah mencapai umur 120 hari dari awal kehamilannya, hukumnya adalah haram. Bagi pelaku yang menggugurkan dan yang meminta digugurkan dapat dijerat dengan hukum pidana. Hukumnya sama seperti pelaku pembunuhan (menghilangkan nyawa orang lain).
Islam sangat menjaga nyawa manusia, meski baru berbentuk janin. Saking pentingnya nyawa manusia, maka Allah pun memerintahkan hukum qisas bagi para pelaku pembunuhan. Ini adalah bentuk penjagaan Islam terhadap nyawa manusia.
Dengan demikian, pemimpin dalam Islam tidak akan mengambil suatu kebijakan secara asal-asalan, tanpa mempertimbangkan baik buruknya. Apalagi seorang muslim tahu pasti bahwa mereka akan mempertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Swt. setiap apa saja yang diputuskan. Oleh karenanya, seorang pemimpin akan selalu menjadikan Al-Qur’an dan hadis sebagai rujukan utama dalam mengambil kebijakan. Wallahu a’lam [CM/NA]
