Oleh: Hessy Elviyah, S.S.
Kontributor Tetap CemerlangMedia.Com
Dalam Islam, negara wajib menjamin pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Negara harus berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi sehingga rakyat dapat hidup layak.
CemerlangMedia.Com — Bekasi merupakan kota yang tidak pernah reda dengan hiruk-pikuk masyarakatnya. Tetangga ibu kota ini kerap menjadi buah bibir lantaran Upah Minimum Regional (UMR) tertinggi se-Indonesia.
EmitenNews.com memberitakan bahwa pada 2025, Bekasi masih menduduki UMR tertinggi di Indonesia. Dewan Pengupahan Kota (DPK) Bekasi menetapkan Rp5.690.752 dari yang sebelumnya sebesar Rp5.343.430. Ini berarti terjadi kenaikan sebesar Rp347.322 (14-12-2024).
Namun, di balik UMR tertinggi, Bekasi juga menjadi daerah dengan biaya hidup tertinggi. Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan bahwa Bekasi menjadi kota nomor dua dengan biaya hidup termahal di Indonesia, yakni mencapai 14,3 juta per bulan (Liputan6.com, 8-05-2024)
Bagi sebagian orang, UMR yang tinggi merupakan simbol keberhasilan, sebuah pengakuan bahwa para pekerja dihargai lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain. Namun, di balik angka yang seolah menjanjikan, ada sebuah ironi yang tidak bisa diabaikan.
Ya, biaya hidup di Bekasi melambung tinggi, mulai dari kebutuhan pokok, harga sewa rumah hingga transportasi. Di sinilah tempat UMR tertinggi bertemu dengan beban hidup yang tinggi. UMR tinggi seolah sekadar angka tanpa makna. Tampak memuaskan, tetapi tidak pernah mencukupi biaya hidup.
Ekonomi Kapitalisme Merusak
UMR tinggi di Bekasi merupakan bagian dari dinamika sistem kapitalisme, yaitu buruh mendapatkan upah yang tinggi karena produktivitas kota yang tinggi. Bekasi merupakan salah satu pusat industri terbesar di Indonesia. Ribuan pabrik beroperasi di sini, mulai dari teknologi hingga manufaktur.
Banyaknya industri di Bekasi secara otomatis mengundang banyak pekerja datang berduyun-duyun ke kota ini. Tak ayal, hal ini dapat meningkatkan permintaan pasar terhadap properti, transportasi, dan kebutuhan hidup lainnya. Oleh karena itu, biaya hidup pun ikut terangkat. Kenaikan biaya hidup ini sering kali mengimbangi UMR atau bahkan melebihi kenaikan UMR itu sendiri.
Dalam sistem kapitalisme, perusahaan memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Kenaikan UMR dianggap sebagai suatu beban sehingga hal ini diteruskan kepada masyarakat dalam bentuk harga barang dan jasa yang lebih tinggi (mengalami kenaikan). Kondisi seperti ini menciptakan siklus berupa kenaikan upah tidak diiringi dengan peningkatan daya beli.
Di sisi lain, sistem kapitalisme telah menjadikan negara gagal dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelindung rakyat. Negara tidak mampu mengawasi distribusi barang dan jasa sehingga rentan mengalami lonjakan harga. Dalam hal ini, pemerintah dapat menetapkan transparansi harga untuk mencegah spekulasi berlebihan, misalnya, memberikan acuan harga untuk kebutuhan pokok, seperti beras, minyak goreng, dan lain sebagainya.
Hal ini penting dilakukan, sebab jika kenaikan UMR terus diikuti oleh kenaikan harga barang dan jasa tanpa pengawasan dari pemerintah, maka daya beli masyarakat tidak benar-benar meningkat. Kenaikan upah yang diterima pekerja hanya habis dikeluarkan untuk membeli kebutuhan pokok yang harganya melambung sehingga tujuan menaikkan UMR untuk kesejahteraan para pekerja tidak tercapai.
Dengan memastikan distribusi barang dan jasa berjalan lancar, pemerintah dapat menjaga stabilitas harga dan memastikan kenaikan UMR benar-benar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, sistem kapitalisme tidak pernah berpihak kepada masyarakat luas. Lonjakan harga kebutuhan pokok akan terus-menerus terjadi tanpa permisi dan masyarakat ekonomi lemah yang menjadi korban sistem kapitalisme ini.
Sistem kapitalisme telah gagal menyejahterakan rakyat. Tingginya UMR diiringi dengan membengkaknya biaya hidup adalah salah satu bukti kegagalan itu. Oleh karena itu, perlu adanya reformasi sistem yang mampu menciptakan ekonomi berkeadilan. Bekasi membutuhkan sistem yang mampu membawa masyarakatnya hidup lebih baik, aman, damai, dan sejahtera.
Sistem Ekonomi Islam
Islam tidak secara langsung menetapkan standar UMR seperti sistem kapitalisme. Namun, Islam memastikan keseimbangan antara kerja dan biaya hidup. Upah yang disepakati harus sesuai dengan hasil kerja dan tidak boleh ada unsur ekploitasi.
Dalam Islam, upah harus berdasarkan kesepakatan antara pekerja dan majikan. Dalam akad ijarah, keduanya harus sepakat atas nilai upah sebelum pekerjaan dimulai.
“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.” (QS Al Ma’idah: 1).
Dalam Islam, negara wajib menjamin pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Negara harus berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi sehingga rakyat dapat hidup layak. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah saw.,
“Imam (pemimpin) adalah pengurus dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang ia urus.” (HR Bukhari dan Muslim).
Negara berkewajiban mengontrol pasar, memastikan distribusi kekayaan yang adil, serta menyediakan fasilitas publik yang mudah terakses oleh masyarakat. Jika upah tinggi, tetapi tidak mencukupi kebutuhan akibat biaya hidup melambung, berarti negara telah gagal menjalankan tugasnya dalam menstabilkan harga.
Demikianlah Islam memberikan solusi yang menyeluruh dengan menekan peran negara untuk menstabilkan harga, memastikan distribusi kekayaan, serta menjamin kebutuhan hidup rakyat. Oleh karena itu, untuk menyejahterakan rakyat, tidak cukup dengan menaikkan UMR saja, tetapi harus dengan menerapkan Islam secara kafah. Wallahu a’lam.
