Penulis: Raodah Fitriah, S.P.
Wajib bagi seluruh kaum muslim untuk bersatu dan memperjuangkan kembalinya sistem politik dan pemerintahan Islam yang berlandaskan akidah Islam dalam naungan Khil4f4h Islamiah. Sebab, hanya sistem Islamlah yang mampu memberikan kesejahteraan dan menurunkan rahmat dari Allah Swt..
CemerlangMedia.Com — Di Istana Kepresidenan Jakarta, Presiden Prabowo meresmikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia. Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan bahwa Danantara akan menjadi lembaga yang menyejahterakan rakyat dengan mengoptimalkan BUMN (Kompas.com, 24-02-2025).
Kelahiran Danantara
Danantara adalah Badan Pengelola Investasi yang didirikan untuk mengoptimalkan kekayaan negara dengan langkah investasi. Melalui pidatonya, Prabowo menekankan adanya pengelolaan tersebut agar lebih efektif dan efisien sehingga dampaknya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.
Sebanyak 99% aset akan dimiliki oleh Danantara, sedangkan 1% sisanya dipegang oleh pemerintah melalui Kementerian BUMN. Tugas badan ini adalah untuk mengelola seluruh aset BUMN tersebut, termasuk dividen yang selama ini terkategori PNBP dalam APBN.
Tahun lalu, negara mendapat income dari bagi hasil perusahan BUMN sebesar 85,5 triliun dari 10.402 triliun aset yang dikelola. Itulah yang selanjutnya akan masuk ke kas Danantara dan dikelola maksimal sebagai investasi (Tempo co, 16-02-2025).
Melalui forum Internasional World Government Summit yang diadakan di Dubai pada Kamis (13-02-2025, Prabowo menuturkan bahwa sumber daya alam dan aset negara lainnya akan diinvestasikan pada proyek-proyek berkelanjutan dan berpengaruh besar di berbagai sektor, seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, produksi pangan, dan lain-lain (rri.co.id, 18-02-2025). Dari sini jelas bahwa adanya Danantara sejatinya bukan untuk kepentingan rakyat, melainkan untuk para oligarki sebagaimana yang terlihat di jajaran petinggi Danantara.
Sumber Cuan Baru Oligarki
Dengan terbentuknya Danantara yang diklaim bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara, maka muncul pertanyaan, apakah Danantara benar-benar mampu menyejahterakan rakyat? Rasanya tidak mungkin, sebab:
Pertama, pendiriannya adalah dengan mengumpulkan aset-aset BUMN yang ditaksir bernilai 982 miliar Dolar AS. Selain itu, efisiensi yang dilakukan di awal tahun juga akan digelontorkan ke sana dengan target 20 miliar dolar AS per tahun. Modal raksasa ini adalah uang rakyat yang akan dipertaruhkan dalam persaingan bebas global. Lagi-lagi rakyat menjadi korban kongkalikong antara penguasa dan para oligarki.
Kedua, tergambar secara nyata bahwa desain ekonomi yang diperlihatkan berasaskan konsep kapitalisme. Walaupun dengan dalih mengusung ekonomi kerakyatan, justru di lain sisi, penguasa tetap sibuk bermesraan dan bergandengan tangan dengan oligarki sehingga yang menikmati hasilnya pun adalah para aktor oligarki.
Terlebih lagi, investasi di program prioritas pemerintah adalah hilirisasi minerba dan sawit, maka dana dan aset yang dikelola Danantara ujung-ujungnya akan dinikmati pula oleh para oligarki minerba dan sawit. Alhasil, mereka makin bisa melakukan ekspansi bisnisnya di pasar global. Namun jika investasi gagal, uang rakyat hilang dan tidak mungkin bisa kembali.
Dengan demikian, Danantara hanya membuka celah mengalir pundi-pundi rupiah ke kantong para oligarki. Jikapun ada yang mengalir ke rakyat, tetap saja tidak bisa dikatakan optimal. Oleh karenanya, mustahil menyejahterakan rakyat dengan mengandalkan Danantara yang bernapaskan sistem kapitalisme. Sebab, dalam sistem kapitalisme, negara membiarkan kebebasan bagi manusia, seperti kebebasan hak milik yang menjadi cikal bakal hegemoni dan monopoli faktor produksi.
Sistem Kepemilikan dalam Islam
Islam adalah sistem kehidupan yang mengatur semua urusan manusia. Islam tidak hanya mengatur ibadah ritual saja. Akan tetapi, Islam bersifat kamil dan syamil dalam semua lini kehidupan, termasuk dalam mengatur urusan ekonomi dan berpolitik.
Islam memberikan tuntunan tentang konsep kepemilikan dan bagaimana mengelolanya. Islam memiliki aturan ekonomi yang jelas dan tegas, termasuk menjelaskan tata kelola dan distribusi hasil sumber daya alam.
Tambang dan SDA lainnya yang merupakan kepemilikan umum, hasilnya, diperuntukkan bagi kepentingan hidup umat. Nabi saw. bersabda, “Kaum muslimin bersekutu (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal, yaitu air, padang gembala, dan api.” (HR Abu Dawud).
Apa pun yang merupakan kepemilikan umum, misalnya air, padang gembalaan, dan api, di manapun letaknya, maka tetap menjadi milik umum. Kepemilikan umum berupa tambang dan pemanfaatan hutan jenis tertentu wajib dikelola oleh negara secara optimal dan hasilnya akan dimanfaatkan untuk menyejahterakan rakyat.
Negara melarang seseorang atau swasta atau perseroan tertentu untuk memiliki serta mengelola harta milik umum. Sebab, hal tersebut akan berujung pada kapitalisasi komoditas yang sebenarnya adalah milik rakyat dan tentu akan menimbulkan problem pada pemenuhan kebutuhan dasar maupun pelengkap.
Dengan sistem ekonomi Islam, maka kesejahteraan rakyat akan terwujud individu per individu rakyat. Penerapan sistem ekonomi Islam ini juga membutuhkan penerapan sistem politik Islam dan sistem lain sesuai dengan tuntunan Islam.
Hanya saja, mustahil sistem Islam terwujud dalam sistem sekularisme hari ini. Oleh karena itu, wajib bagi seluruh kaum muslim untuk bersatu dan memperjuangkan kembalinya sistem politik dan pemerintahan Islam yang berlandaskan akidah Islam dalam naungan Khil4f4h Islamiah. Sebab, hanya sistem Islamlah yang mampu memberikan kesejahteraan dan menurunkan rahmat dari Allah Swt..
Wallahu a’lam. [CM/Na]
