Oleh: Iven Cahayati Putri
(Pemerhati Masalah Sosial-Politik)
CemerlangMedia.Com — Mahkamah Agung (MA) tengah menyita perhatian publik. Akibat putusannya terhadap perubahan aturan batas usia calon kepala daerah dalam waktu tiga hari sejak diproses (27-5-2024) lalu. Gugatan ini diajukan oleh Ahmad Ridha Sabana selaku Ketua Umum Partai Garuda. Penggugat mengajukan agar penetapan batas usia kepala daerah paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih (detiknews.com, 3-6-2024).
Politik Dinasti
Ramai-ramai publik mengkritik tajam keputusan tersebut, seperti dari Indonesia Corruption Watch (ICW) serta Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) yang menilainya sebagai pembuka jalan untuk memuluskan dinasti politik Presiden Joko Widodo. Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Neni Nur Hayati mengatakan bahwa putusan MA itu akan menjadi preseden buruk dalam demokrasi lokal yang sedang berlangsung. Ia pun menganggap, hal itu membuka peluang pada anak muda yang memiliki afiliasi kuat dengan politik dinasti dan kekerabatan, bukan untuk menciptakan kontestasi yang adil dan setara.
Sejatinya, bukanlah hal yang mengejutkan berkaitan dengan perubahan UU demi kepentingan segelintir orang. Protes tidak mempan, justru makin digempur kritik, peraturan tetap diketok.
Pada dasarnya, Indonesia menolak politik dinasti karena menganut sistem demokrasi yang menjadikan rakyat sebagai penentu dalam pemilihan pemimpin. Bukan sistem pemerintahan monarki yang memilih pemimpin berdasar pada garis keturunan. Sayangnya di zaman ini, hal tersebut tidak berlaku, justru politik dinasti kian tumbuh subur di negeri ini.
Mudah saja bagi para pemangku kekuasaan untuk mengutak-atik aturan, yang tidak boleh menjadi legal ataupun sebaliknya. Sebab, dalam sistem demokrasi layaknya hari ini, kedaulatan berada di tangan manusia yang direpresentasikan oleh pemangku kekuasaan, bukan rakyat. Semua suka-suka yang berkuasa, termasuk melegalkan cara apa pun demi melanggengkan kekuasaan turun-temurun. Realita ini umum terjadi dalam sistem politik demokrasi.
Tentu saja menjadi musibah apabila suatu negeri menganut politik dinasti, lebih-lebih dalam sistem pemerintahan demokrasi. Mereka bisa mengendalikan pemerintahan, menyalahgunakan kekuasaan sesuai kepentingan pribadi dan koleganya yang bermodal besar. Alhasil, terjadi berbagai macam penyalahgunaan wewenang, mulai dari lahirnya kebijakan yang hanya pro kalangan mereka, korupsi, dan semacamnya. Hal tersebut dipicu oleh ketidaksiapan menjadi pemegang kekuasaan, termasuk pengurus rakyat.
Publik harus jeli dalam menyikapi hal tersebut. Sebab, politik dinasti akan melahirkan pemimpin yang berpengaruh sehingga semua keluarga berbondong-bondong terlibat dalam sistem pemerintahan. Keberadaan mereka bukan lagi karena pertimbangan kelayakan, kompeten, kemampuan menjalankan tugas sebagai pelayan rakyat, melainkan asal memimpin, minim kapabilitas, semata-semata karena hubungan kekerabatan.
Bukan siapa-siapa, melainkan rakyatlah yang harus menelan pil pahit akibat keculasan para pejabat negeri. Harapan memiliki pemimpin yang peduli terhadap nasib mereka, cepat tanggap atas keluhan mereka, justru pupus akibat abainya penguasa, entah skala negara, maupun level daerah.
Sejatinya, politik bukanlah sesuatu yang kotor. Dalam konteks negara, mewujudkan pemimpin yang adil bukanlah sesuatu yang mustahil. Hanya saja karena sistem yang mewadahinya adalah kapitalisme demokrasi dengan asasnya yang batil, yakni menempatkan manusia sebagai pembuat hukum, maka aktivitas politik menjadi salah arah. Politik yang bermakna mengurusi urusan rakyat, kini dalam demokrasi justru menjadi jalan untuk meraih kekuasaan, termasuk untuk mempertahankannya. Jadilah politik sebagai aktivitas mengejar kekuasaan semata yang di dalamnya menghalalkan segala cara.
Politik Islam
Untuk meluruskan hakikat politik sesuai idealismenya, mustahil terwujud dalam sistem kapitalisme demokrasi. Oleh karena itu, Islam hadir dengan kesempurnaan aturannya memberi petunjuk bagi manusia dalam menjalankan kehidupannya, termasuk dalam bernegara.
Berkaitan dengan kekuasaan, Islam memandang bahwa di dalamnya terdapat aktivitas politik untuk menolong umat. Pemimpin, baik itu dalam skala negara maupun di daerah-daerah adalah pelaku politik yang memahami jika mereka bertanggung jawab terhadap seluruh rakyat yang dipimpinnya. Dengan pemahaman ini, pejabat pemerintahan tidak akan memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan tertentu karena rasa takut kepada Allah Swt. yang mengabarkan siksaan yang berat terhadap pemimpin yang zalim.
Selain itu, sistem Islam memiliki mekanisme yang khas terkait pemilihan seorang pemimpin. Adapun syarat-syaratnya adalah laki-laki, muslim, balig, berakal, merdeka, adil, dan mampu. Sedangkan wali (gubernur) dan amil (bupati/walikota) dipilih langsung oleh khalifah sebagai perpanjangan tangan atau pelaksana syariat dan pengurus rakyat di wilayahnya masing-masing.
Sebagaimana disebutkan oleh Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, khalifah memberi tiga syarat penting terhadap calon pejabat. Pertama, kekuatan. Kedua, ketakwaan. Ketiga, lembut terhadap rakyat. Hak otonomi seorang khalifah pula, yakni tidak akan segan melakukan pemberhentian jika ada wali dan amil yang melakukan pelanggaran.
Rakyat pun akan menjadi agent controlling, yakni melakukan pengawasan dan muhasabah terhadap penguasa seperti yang terjadi di masa terdahulu. Rakyat tidak segan-segan mengkritik dan meluruskan jika ada malapraktik dalam jalannya kekuasaan yang tidak sesuai dengan hukum syariat. Para pejabat dalam Islam adalah mereka yang siap dikritik oleh rakyat dan segera melakukan pembenahan. Semua itu dilakukan semata-mata karena dorongan iman dan takwa kepada Allah Swt..
Begitu luar biasa pengaturan politik dalam Islam. Dengan mengikuti rujukan syariat yang diturunkan oleh Allah Swt., maka terwujud pemerintahan yang memihak kepada rakyat atas dorongan takwa kepada Allah Swt.. Wallahu a’lam bisshawwab. [CM/NA]
