Oleh: Hessy Elviyah, S.S.
Kontributor Tetap CemerlangMedia.Com
Sistem Islam mempunyai prinsip sistem ekonomi yang adil. Negara berperan sebagai pengatur dan pelindung ekonomi rakyat, bukan sebagai alat bagi elite. Sistem ekonomi Islam mengatur dengan jelas konsep kepemilikan harta. Dengan begitu, pembagian ini meminimalkan terjadinya monopoli harta oleh segelintir orang.
CemerlangMedia.Com — Di tengah janji-janji kesejahteran, rakyat justru berhadapan dengan penderitaan. Ketimpangan makin nyata ketika sebagian besar rakyat berjuang menghadapi kebijakan yang kian menekan hidup. Sementara segelintir elite menikmati terang kekuasaan dan kemakmuran.
Demonstrasi pecah di berbagai kota. Suara ketidakpuasan menggema di mana-mana. Aksi yang diinisiasi oleh mahasiswa ini merupakan bentuk kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah, seperti efisiensi anggaran hingga Rp306,69 triliun yang berdampak pada pelayanan publik, program makan bergizi gratis, serta revisi UU Mineral dan Batu Bara (Minerba) (CNN.Indonesia, 19-02-2025).
Seruan #KaburAjaDulu menjadi trending topik di media sosial mendahului #IndonesiaGelap. Cuitan-cuitan yang merupakan curahan hati kekecewaan terhadap penguasa. Cuitan ini terus digulirkan agar penguasa negeri ini lebih memperhatikan rakyat yang berharap perbaikan dalam hidup. Isu ini memanas setelah rangkaian kebijakan yang ditengarai makin memperlebar kesenjangan ekonomi dan sosial.
Walau ketimpangan ekonomi di negeri ini bukan hal yang baru, tetapi kebijakan terbaru tersebut justru memperburuk keadaan. Salah satu pemicu utama protes kebijakan adalah pemangkasan anggaran yang dialihkan untuk program populis, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Jika dilihat dari permukaan, kebijakan ini terlihat baik. Namun, pemangkasan anggaran di berbagai sektor strategis, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur penting lainnya membuat rakyat makin sulit mendapatkan layanan dasar yang berkualitas.
Ironisnya, sektor-sektor yang dikendalikan oleh elite bisnis, seperti pertambangan, mendapatkan kelonggaran pajak dan regulasi. Hidup rakyat makin “gelap”, sementara hidup segelintir elite “terang” menyala.
Selain itu, kebijakan ketenagakerjaan yang lebih memihak pada investor (kaum pemodal) menyebabkan upah buruh stagnan, sedangkan biaya hidup makin tinggi. Alhasil, kaum ekonomi menengah sulit untuk bangkit, bahkan terancam turun kelas menjadi kaum ekonomi bawah.
Di sisi lain, sistem pemerintahan demokrasi yang diterapkan saat ini meniscayakan pemusatan kekuatan politik di tangan segelintir orang. Hal ini bisa menciptakan kebijakan yang hanya berfokus pada kelompok elite yang berkuasa. Sistem ini juga membuka peluang lebar pengkhianatan terhadap rakyat.
Konsekuensi Kapitalisme
Inilah konsekuensi langsung penerapan sistem kapitalisme. Kapitalisme berperan dalam menciptakan Indonesia gelap dan hanya segelintir elite hidup terang. Kapitalisme berkembang dengan karakteristik khas, yaitu kapitalisme oligarkis (segelintir elite menguasai sumber daya ekonomi dan politik). Dalam kapitalisme, akses terhadap layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial ditentukan oleh ekonomi seseorang.
Sekolah berkualitas tinggi didominasi oleh swasta yang berbiaya mahal. Akibatnya, hak anak-anak dari keluarga kaya yang mendapatkan pendidikan kualitas terbaik. Sebaliknya, anak-anak dari keluarga kurang mampu harus puas mendapatkan pendidikan dengan minim fasilitas dan sumber daya. Dalam hal ini, pendidikan seolah menjadi privilese, bukan hak dasar rakyat.
Begitu pula dalam hal kesehatan. Kapitalisme mendorong privatisasi layanan kesehatan. Akibatnya, rumah sakit yang memiliki fasilitas yang lengkap dan terbaik adalah rumah sakit yang mahal.
Sementara itu, rumah sakit umum milik negara sering kali kekurangan dana dan fasilitas, sebab anggaran dipangkas untuk kepentingan yang lain. Hal ini menjadikan layanan kesehatan kepada kelompok ekonomi lemah—yang menjadi konsumen rumah sakit umum— kurang maksimal.
Lebih jauh, pembangunan kota yang berbasis kapitalisme menyebabkan gentrifikasi (perubahan sosial dan ekonomi dalam suatu wilayah —proses mengubah kawasan miskin menjadi kawasan elite). Masyarakat terusir dari tempat tinggalnya demi proyek infrastruktur ataupun properti mewah.
Wilayah-wilayah pesisir dan pedesaan terancam dengan industri wisata yang dibangun oleh pemodal. Dalam hal ini, kebijakan pemerintah lebih mementingkan investor dibandingkan kondisi warga setempat. Hal ini mengakibatkan masyarakat miskin makin sulit untuk meningkatkan taraf hidupnya, sebab akses sumber daya dasar makin sulit terjangkau.
Jika keadaan ini dibiarkan, maka bukan tidak mungkin akan muncul gejolak sosial yang lebih besar. Untuk itu, harus ada solusi yang segera diambil, seperti transparansi kebijakan, mengembalikan hak-hak rakyat, hingga revolusi sistem hidup yang benar.
Kembali pada Islam
Indonesia gelap adalah dampak langsung dari penerapan sistem kapitalisme. Ketimpangan makin lebar di berbagai sektor kehidupan. Gelapnya Indonesia ada di sebagian besar masyarakat, sedangkan terangnya hanya ada di segelintir orang saja.
Hal ini berbeda dengan sistem Islam yang mempunyai prinsip sistem ekonomi yang adil. Negara berperan sebagai pengatur dan pelindung ekonomi rakyat, bukan sebagai alat bagi elite. Sistem ekonomi Islam mengatur dengan jelas konsep kepemilikan harta. Dengan begitu, pembagian ini meminimalkan terjadinya monopoli harta oleh segelintir orang.
Kepemilikan sumber daya alam, misalnya. Islam mengatur sumber daya alam wajib dikelola oleh negara dan hasilnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Islam tidak membenarkan SDA diprivatisasi karena merupakan harta milik umum. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah saw.,
“Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara, yaitu padang rumput, air dan api.” (HR Abu Dawud dan Ahmad).
Dari hasil kekayaan alam, negara yang menerapkan sistem Islam menggunakannya untuk membiayai pendidikan, kesehatan, dan layanan publik yang vital lainnya. Di sisi lain, Islam melarang adanya praktik riba, monopoli dan eksploitasi yang merupakan inti ekonomi sistem kapitalisme. Sebaliknya, Islam mewajibkan distribusi kekayaan yang adil, seperti zakat sebagai instrumen re-distribusi kekayaan.
Larangan riba untuk mencegah monopoli kekayaan di tangan segelintir orang. Larangan privatisasi sektor vital agar masyarakat luas tidak membayar mahal kebutuhan pokok dasar, seperti air, listrik dan transportasi.
Demikian pula, dalam Islam, negara wajib memastikan kebutuhan dasar rakyat terpenuhi, baik dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Hal ini kontras dengan sistem kapitalisme yang menyerahkan layanan ini kepada pasar. Alhasil, orang yang mampu membayar mahal akan mampu pula mengakses layanan yang berkualitas baik.
Khatimah
Indonesia gelap akibat penerapan sistem hidup yang rusak. Tanpa adanya perubahan sistem, Indonesia akan terus berada dalam kegelapan. Hanya dengan kembali menerapkan sistem Islam secara kafah, keadilan dan kesejahteraan akan terwujud, sebab Islam adalah cahaya yang menerangi seluruh alam, termasuk Indonesia. Wallahu a’lam. [CM/NA]
