Oleh: Neti Ernawati
Ibu Rumah Tangga
Pembangunan infrastruktur jalan dalam pemerintahan Islam diperuntukkan bagi semua rakyat. Rakyat tidak dituntut untuk membayar retribusi ketika menggunakannya, berbeda dengan tol yang berbayar. Perawatannya pun dilakukan berkala untuk mencegah terjadinya kecelakaan.
CemerlangMedia.Com — Akhir-akhir ini kecelakaan kerap terjadi di jalan bebas hambatan atau tol. Tempo merangkum, terdapat 5 kasus kecelakaan yang melibatkan truk, bus, dan juga mobil pribadi dalam kurun waktu November 2024 hingga Februari 2025. Dari mulai kecelakaan beruntun Tol Cipularang (11-11-2024), kecelakaan bus dan truk di Tol Pandaan-Malang (23-12-2024), kecelakaan di Jalan Tol Depok-Antasari (12-12-2024), kecelakaan tabrakan beruntun di Tol Cipularang (5-1-2025), dan yang terakhir adalah Kecelakaan truk akibat rem blong di Gerbang Tol Ciawi, Kelurahan Katulampa, Kota Bogor yang terjadi pada Februari 2025 (Tempo.co, 08-02-2025).
Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menyoroti standar keselamatan dan kesejahteraan sopir truk sebagai salah satu penyebab berulangnya kecelakaan maut di tol. Sopir dinilai sebagai profesi yang problematik, banyak dari mereka yg mendapatkan SIM (surat izin mengemudi) dengan ujian yang tidak layak dan mendapatkan kesejahteraan yang kurang ideal, mulai dari gaji di bawah UMR, waktu kerja yang panjang, juga istirahat yang kurang layak dan cukup. Selain itu, sopir yang notabene bekerja pada vendor atau perusahaan ekspedisi dapat dipastikan hanya mengejar target pengiriman tanpa memperhitungkan kondisi sopir dan angkutan (beritasatu.com, 06-02-2025).
Kapitalisme Mengejar Untung
Tidak dimungkiri, kecelakaan terjadi karena keamanan dan keselamatan tidak lagi menjadi prioritas. Kecelakaan yang lebih banyak melibatkan truk memang membutuhkan pengkajian ulang. Kapabilitas sopir hingga kondisi kendaraan haruslah mendapat perhatian dan diawasi dengan ketat.
Dalam sistem kapitalisme sekuler liberal ini, semua kegiatan usaha memang hanya berpusat pada perolehan keuntungan materi dengan menekan biaya modal yang serendah-rendahnya. Jalan pintas untuk mempermudah prosedur ataupun birokrasi dengan cara sogok-menyogok bukanlah hal baru dan lazim ditemui. Kehidupan yang sekuler menjadikan setiap orang tidak takut melakukan perbuatan melanggar aturan, sekalipun terhadap aturan Allah, Tuhan Pemilik hari pembalasan.
Tata laksana pemberian SIM yang seharusnya melalui ujian dan test drive, tetapi tidak demikian pada praktiknya. Orang yang belum layak dan ahli pun bisa mendapatkan SIM, asal ada uang pelicin. Dengan cara ini, siapa pun yang memerlukan SIM mampu mendapatkannya dengan mudah tanpa harus memiliki kredibilitas yang cukup sebagai sopir.
SIM memang bukan masalah utama. Sebab, pada kenyataannya, pernah ada kasus perusahaan mempekerjakan sopir yang sama sekali belum memiliki SIM. Hal ini digunakan perusahaan untuk menekan gaji sopir. Dalam pemberian gaji, misalnya, sopir amatir digaji lebih rendah daripada sopir profesional. Hal ini jelas dapat menambah keuntungan bagi perusahaan. Disisi lain, beban kerja sopir yang berat dengan gaji yang tidak menyejahterakan pun turut menambah persoalan.
Begitu pula dengan surat KIR kendaraan, uji emisi dan kelayakan, semua dapat dimanipulasi dengan gampang asal ada uang dan koneksi ‘orang dalam’. Bekingan atau keberadaan orang yang berpengaruh dalam birokrasi pemerintah sebagai pelindung ataupun pembantu dalam memuluskan manipulasi dokumen sudah bukan rahasia lagi. Padahal apabila pengecekan pada kendaraan dilakukan dengan tertib dan berkala, permasalahan seperti rem blong sangat mungkin dapat diatasi.
Kesadaran untuk melakukan pengecekan kendaraan memang menjadi tanggung jawab perusahaan. Akan tetapi, berbagai beban masalah akibat penerapan sistem kapitalisme bisa saja berdampak pada terbatasnya anggaran. Pembayaran retribusi jalan seperti yang diberlakukan tol adalah bentuk kezaliman karena menambah anggaran pengeluaran rakyat, yang mau tidak mau secara tidak langsung akan memangkas penghasilan mereka.
Hal lainnya adalah lemahnya regulasi, pengawasan yang tidak optimal, dan kurangnya penegakkan hukum. Kecelakaan yang berulang menunjukkan kurangnya mitigasi. Oleh karena itu, kecelakaan demi kecelakaan seharusnya menjadi pertimbangan dan pembelajaran untuk mewujudkan sistem yang lebih baik dan aman.
Negara yang peduli dengan nasib rakyat seharusnya turun tangan ketika muncul permasalahan pada rakyat. Sayangnya, dalam sistem kapitalisme ini, negara hanya sebagai operator dan fasilitator. Alih-alih sebagai pengurus rakyat, negara justru hadir sebagai pihak yang berjual beli dengan rakyat dan mengambil keuntungan dari rakyatnya. Kebutuhan dan keselamatan rakyat tidak pernah menjadi tujuan utama.
Sarana Transportasi dan Manajemennya dalam Islam
Khil4f4h merupakan satu-satunya sistem pemerintahan yang bertanggung jawab mengurus seluruh urusan rakyat sebagaimana yang diperintahkan dalam syariat. Seorang khalifah bertanggung jawab penuh mengurus dan memfasilitasi kehidupan rakyatnya dengan menjalankan tata aturan Allah Swt..
Aturan tersebut adalah aturan yang sempurna dan paripurna karena berasal dari Allah Yang Maha Sempurna. Aturan ini akan mengatur setiap aktivitas bernegara, termasuk dalam permasalahan transportasi.
Jalan merupakan kebutuhan publik yang mendapat perhatian khusus pada masa kekhalifahan. Sebagaimana kisah Khalifah Umar Bin Khattab yang memperhatikan kondisi jalan agar tidak ada keledai yang terperosok di daerah yang dinaungi kekuasaannya.
Sejarah juga mencatat keberhasilan masa Kekhalifahan Al-Manshur yang membangun jalan beraspal pada 762 M. Selain itu, tercatat pula pembangunan jalur kereta api pada masa Khalifah Abdul Hamid II yang disebut jalur kereta api Hijaz sepanjang 1464 km sebagai infrastruktur penunjang transportasi haji.
Pembangunan infrastruktur jalan dalam pemerintahan Islam diperuntukkan bagi semua rakyat. Rakyat tidak dituntut untuk membayar retribusi ketika menggunakannya, berbeda dengan tol yang berbayar. Perawatannya pun dilakukan berkala untuk mencegah terjadinya kecelakaan.
Dalam pemerintahan Islam, segala hal yang menyangkut transportasi menjadi hal penting yang sangat diperhatikan, baik yang difungsikan sebagai rute perjalanan ataupun sebagai jalur pendistribusian. Semua hal itu akan mampu diwujudkan dengan penerapan Islam secara kafah sehingga negara mampu secara maksimal berperan sebagai raain yang akan memberikan layanan terbaik untuk rakyatnya. [CM/NA]
