#30HMBCM
Oleh: Rut Sri Wahyuningsih
Institut Literasi dan Peradaban
CemerlangMedia.Com — Kembali Indonesia berduka, telah terjadi kecelakaan transportasi umum masyarakat yang melibatkan kereta api. Awalnya, sebagaimana yang disampaikan Dirut KAI Bobby Rasyidin, ada insiden taksi tertemper di perlintasan kereta di dekat Stasiun Bekasi Timur. Inilah yang ditengarai menimbulkan gangguan pada perlintasan (emplasemen).
Di Stasiun Bekasi Timur, ada KRL lain yang sedang berhenti dan tertabrak KA Argo Bromo Anggrek. Karena Argo Bromo tidak mendapatkan sinyal atau informasi terkait insiden di Stasiun Bekasi, melajulah KA Argo Bromo AnggrekGerbong dengan kecepatan tinggi, akibat sinyal error itu, gerbong khusus wanita, kebetulan paling belakang, rusak parah akibat hantaman keras. Total korban, 14 meninggal dunia dan 84 korban luka.
Logika Cacat Para Pejabat
Menanggapi insiden memilukan ini, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mengusulkan agar posisi gerbong perempuan pada armada KRL dipindah ke area tengah rangkaian kereta untuk memberikan perlindungan ekstra bagi penumpang-perempuan dari risiko fatalitas ketika terjadi benturan dari arah muka maupun buritan kereta (cnnindonesia.com, 28-4-2026).
Selain itu, Arifah menyoroti aspek keselamatan infrastruktur, kehadiran negara juga dipastikan dalam proses penyembuhan komprehensif para penyintas. Kementeriannya memastikan mengadakan pendampingan, tidak akan berhenti pada penanganan luka fisik seperti memar atau patah tulang, melainkan akan dikerahkan untuk memulihkan guncangan mental yang dialami puluhan korban. Pihak swasta atau perusahaan diimbau untuk memperhatikan hak korban, di antaranya dengan memberikan keringanan para korban yang menjadi pekerja atau karyawannya.
Anggota Komisi VIII Fraksi NasDem DPR Dini Rahmania menilai usulan memindahkan gerbong bukan solusi. Korban lainnya bisa muncul, termasuk kepala keluarga, dengan solusi itu. Dini juga menekankan, kunci keselamatan ada pada ketaatan dan kepatuhan aturan dari semua pihak. Atas dasar inilah, ia memandang perlu ada upaya memperkuat disiplin dan evaluasi sistem keselamatan.
Demikian juga, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, laki-laki dan perempuan sama-sama tidak boleh jadi korban. Yang difokuskan adalah bukan perempuan dan laki-lakinya, tetapi bagaimana sistem transportasi kereta dan sistem transportasi publik lainnya ini aman, selamat, menghadirkan rasa aman, nyaman, dan juga safety first itu benar-benar, bukan hanya menjadi jargon, tetapi benar-benar bisa diterapkan dengan baik (detikNews.com, 28-4-2026).
Semua Pihak Berpendapat, Hanya Islam Solusi Tepat
Semua memberikan pendapatnya, tetapi masih ambigu, bahkan tidak jelas bermuara di mana. Akar masalah tidak tersentuh sama sekali, padahal kejadian berulang. Seharusnya sudah bisa menjadi alarm bagi pemerintah untuk memperbaiki mitigasi yang lemah. Dan bagaimana pula memperbaiki sistem transportasi umum ini hingga bukan hanya gerbongnya yang baru, tetapi juga teknologinya.
Mungkinkah hal itu terjadi? Kekayaan alam negara ini sangat berlimpah. Namun, akibat salah urus, maka yang didapatkan sebaliknya, bencana yang beruntun. Sebagaimana firman Allah yang artinya, “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (TQS Ar Rum:41).
Sistem kapitalisme yang berjalan hari ini justru hanya pandai memberikan solusi kosmetik, cantik di permukaan padahal palsu di kenyataan. Masalah moda transportasi telah menjelma menjadi perusahaan profit oriented, PT KAI memang “Persero” (Perusahaan Perseroan) yang artinya modalnya terbagi dalam saham dan bertujuan mencari keuntungan serta memberikan pelayanan umum.
Kapitalisme telah memandang dunia transportasi sebagai sebuah industri. Cara pandang ini mengakibatkan kepemilikan fasilitas umum transportasi dikuasai oleh perusahaan atau swasta yang secara otomatis mempunyai fungsi bisnis, bukan fungsi pelayanan. Tentulah rakyat yang menderita, selain mahal, aksesnya tidak semua lapisan masyarakat bisa.
Moda transportasi umum dikelola negara sebagai bagian dari kewajiban ri’ayah (pelayanan) yang aman, nyaman, dan berkualitas, bukan berlandaskan keuntungan materi. Maka dalam pandangan Islam, negara wajib menyediakan infrastruktur canggih, seperti kereta api modern, serta mengatur lalu lintas dengan baik untuk mencegah kemacetan dan bahaya (dharar). Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah, “Imam atau khalifah adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus.” (HR Bukhari).
Syekh Taqiyuddin an-Nabhani rahimahullah dalam kitab An-Nizham al-Iqtishody fil Islam, halaman 532, menyebutkan, untuk membiayai transportasi yang aman dan nyaman, negara menggunakan anggaran dari baitulmal. Sumber pemasukan tetap baitulmal yang berasala dari pos fai, ganimah, anfal, kharaj, jizyah, serta pemasukan dari harta milik umum dan negara, seperti usyur, khumus, rikaz, tambang, serta zakat. Hal yang mudarat ( berbahaya) jelas tidak bisa ditolirer, maka mutlak hukumnya negara hadir melayani masyarakat.
Khalifah Umar bin al-Khaththab pun terkait transportasi, beliau berkata, “Seandainya, ada seekor keledai terperosok di Kota Bagdad karena jalan rusak, aku khawatir Allah Swt. akan meminta pertanggungjawaban diriku di akhirat nanti.” Cara berpikir seorang pemimpin yang seperti inilah yang hari ini tidak ada. Maka menjadi kewajiban kita untuk mengadakannya agar tidak lagi jatuh korban sia-sia. Wallahu a’lam bisshawab.
*Naskah ini tidak disunting oleh editor CemerlangMedia. [CM/Na]
Views: 20
