Penulis: Fadillah Humairah
Hanya sistem Islam yang mampu menuntaskan segala problem yang menjerat umat saat ini. Sebab, negara hadir sebagai raa’in (pengurus umat) dan junnah (pelindung umat), bukan sekadar fasilitator atau administratif, tetapi pemimpin yang bertanggung jawab di hadapan Allah Swt..
CemerlangMedia.Com — Kemiskinan masih menjadi persoalan krusial bagi negeri ini. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2025, ada 23,8 juta penduduk di Indonesia yang hidup dalam kemiskinan. Dampak dari kemiskinan ini sangat luas, salah satunya terlihat pada sektor pendidikan. Tercatat sekitar 227.000 anak usia sekolah dasar (SD) di Indonesia putus atau belum pernah sekolah. Pada jenjang sekolah menengah pertama (SMP) sebanyak 499.000, angka ini melonjak pada sekolah menengah atas (SMA), yakni sebanyak 3,4 juta anak.
Merespons kondisi ini, Presiden RI Prabowo Subianto meluncurkan program Sekolah Rakyat sebagai salah satu strategi memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Program ini ditujukan pada anak yang berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Proses perekrutan dilakukan melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Sosial (DTSEN) sehingga memungkinkan untuk menjaring anak-anak dari keluarga miskin di daerah terpencil, termasuk yang tinggal di rumah tanpa listrik.
Terget distribusi Sekolah Rakyat mencapai 100 lokasi, per 14 Juli 2025 63 sekolah sudah beroperasi. Selebihnya, baru akan dibuka pada akhir Juli atau Agustus 2025. Sekolah ini mengadopsi pembelajaran teknologi terkini seperti Learning Management System (LSM), smartboard, dan laptop. Tidak hanya pendidikan akademik, Sekolah Rakyat juga menekan pembentukan karakter karena menggunakan format boarding school (sekolah asrama) (Kompas.com, 27-7-2025).
Mampukah Jadi Solusi?
Peluncuran Sekolah Rakyat dianggap sebagai langkah strategis untuk mengatasi rantai kemiskinan antargenerasi. Namun, hal ini tidak serta merta menjadi solusi yang tuntas atas persoalan kemiskinan. Sebab, fakta menunjukkan bahwa saat ini negeri ini dihadapkan dengan kemiskinan yang struktural, bukan sekadar persoalan pendidikan.
Meskipun Sekolah Rakyat gratis, program ini menunjukkan bahwa pemerintah cenderung melihat kemiskinan secara parsial. Realitanya, banyak faktor kompleks yang menyumbang dari tingginya angka kemiskinan di negeri ini, salah satunya pemerintah gagal menyediakan lapangan pekerjaan.
Data dari BPS per Februari 2025, terdapat 7,28 juta pengangguran yang hingga kini belum mendapat pekerjaan. Angka ini didominasi oleh usia muda, baik dari lulusan universitas maupun SMK. Situasi ini diperparah dengan stagnasi industri dalam negeri yang menyebabkan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) meningkat tajam.
Di sisi lain, sekolah negeri masih membutuhkan perhatian serius, baik dari aspek infrastruktur maupun kualitas pengajar. Banyak sekolah di Indonesia yang kekurangan ruang belajar, menggunakan fasilitas belajar yang rusak, atau minimnya media pembelajaran, seperti proyektor, alat peraga, komputer, dan media lainnya. Apalagi di era teknologi yang terus berkembang, kesenjangan makin memperlebar jurang antar pendidikan di kota dan pedesaan, khususnya dalam hal jaringan internet dan media digital penunjang pembelajaran.
Masalah kualitas tenaga pendidik pun belum terselesaikan. Pasalnya, masih banyak tenaga pendidik, mengajar tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka. Belum lagi persoalan klasik tentang kesejahteraan guru yang hingga kini belum menemukan jalan keluarnya.
Ironisnya, kehadiran Sekolah Rakyat justru menimbulkan konflik infrastruktur, seperti yang dirasakan oleh pelajar SLBN A Pajajaran Bandung yang terganggu proses pembelajarannya akibat sebagian ruangannya dialihfungsikan untuk Sekolah Rakyat. Hal ini memperlihatkan kebijakan tambal sulam, mirip dengan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang sama sekali tidak menyentuh akar permasalahan struktural.
Jelas, kebijakan-kebijakan ini tidak lepas dari paradigma kapitalisme yang menempatkan negara hanya sebagai regulator oligarki. Negara membuat kebijakan dan regulasi seolah hanya untuk kepentingan segelintir elite dan pemilik modal. Akibatnya, banyak kebijakan yang tumpang tindih karena minimnya pengkajian dan lebih berorientasi pada pencitraan daripada penyelesaian masalah rakyat.
Sistem pendidikan dalam kapitalisme ditujukan untuk mencetak generasi pekerja. Namun pada kenyataannya, masyarakat masih sulit untuk mendapatkan peluang pekerjaan yang layak. Negara tidak hadir secara utuh untuk menjamin kesejahteraan rakyat. Alih-alih memberikan pendidikan yang bermutu, rakyat malah dipaksa harus banting tulang hanya untuk sekadar bisa bertahan hidup.
Islam sebagai Solusi Tuntas
Dalam sistem Islam, pendidikan menjadi tanggung jawab negara terhadap seluruh rakyat tanpa membedakan status ekonomi dan latar belakang. Pendidikan akan diberikan secara gratis dan berkualitas, mulai dari pembiayaan, fasilitas, hingga penyediaan layanan publik yang mendukung proses belajar mengajar. Sebab dalam Islam, pendidikan dianggap sebagai kebutuhan dasar, bukan sekadar fasilitas tambahan.
Hal ini memungkinkan karena negara dalam sistem Islam memiliki sumber pendanaan yang kokoh dan mandiri, yaitu baitulmal. Untuk sektor pendidikan, dana diambil dari beberapa pos penting, seperti fai yang mencakup ghanimah, anfal, dan khumus.
Kharaj, yakni pajak atas tanah yang diperoleh dari orang kafir melalui peperangan atau perjanjian damai. Jizyah, yakni pajak yang dibayar oleh orang-orang kafir (ahludz-dzimmah) yang tinggal di bawah pemerintahan Islam, sebagai imbalan perlindungan jiwa, harta, agama, dan hak-hak mereka. Ada pula harta kepemilikan umum, seperti sumber daya alam, minyak, gas, emas, perak, laut, hutan, dan padang gembalaan yang tidak boleh dimiliki secara individu.
Dengan ekonomi yang kuat ini, negara tidak kesulitan dalam membiayai pendidikan secara merata dan optimal, serta jauh dari kesan “ala kadarnya” seperti yang ditemui pada sistem kapitalisme saat ini. Pendidikan bukan hanya sekadar tersedia, tetapi juga berkualitas di seluruh wilayah.
Selain itu, negara juga menjamin tercukupinya kebutuhan dasar seluruh rakyat, seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan keamanan sehingga rakyat bisa fokus dan tenang untuk belajar tanpa perlu memikirkan masalah ekonomi. Layanan publik, seperti transportasi dan akses insfrastruktur pun disediakan oleh negara agar ilmu pengetahuan dapat dijangkau dengan baik hingga di wilayah pelosok.
Bagian paling mendasar dalam sistem pendidikan Islam adalah kurikulum berbasis akidah Islam. Tujuan utamanya adalah untuk membentuk generasi yang bertakwa, tunduk pada syariat, menguasai berbagai bidang ilmu, serta memiliki mental penjuang yang bertanggung jawab atas umat. Inilah generasi yang nantinya akan menjadi ilmuan, mujahid, dan pemimpin masa depan yang amanah.
Negara Islam juga membuka lapangan pekerjaan yang luas untuk masyarakat. Hal ini diwujudkan oleh negara dengan mengelola sendiri sumber daya alam untuk kemaslahatan umat, memberikan bantuan modal tanpa riba, dan memberikan pelatihan kerja yang solutif sehingga rakyat mampu mencukupi kebutuhan hidupnya.
Semua ini hanya dapat terwujud jika syariat Islam diterapkan secara kafah (menyeluruh) dalam aspek kehidupan. Hanya sistem Islam yang mampu menuntaskan segala problem yang menjerat umat saat ini. Sebab, negara hadir sebagai raa’in (pengurus umat) dan junnah (pelindung umat), bukan sekadar fasilitator atau administratif, tetapi pemimpin yang bertanggung jawab di hadapan Allah Swt..
Wallahu a’lam bisshawab [CM/Na]
Views: 40
