Oleh: Meta Nisfia Falah, S.Ak.
Pengelolaan SDA sesuai tuntunan Islam akan menghasilkan pendapatan negara yang cukup besar sehingga dapat digunakan untuk membangun sekolah yang berkualitas dan memenuhi standar pendidikan, yakni yang aman dan nyaman. Negara akan memastikan bahwa setiap sekolah memiliki bangunan yang kokoh dan fasilitas yang memadai.
CemerlangMedia.Com — Prabowo Subianto menegaskan bahwa sektor pendidikan akan menjadi fokus utama dalam APBN 2025 dengan alokasi Rp17,5 triliun untuk renovasi 10.440 sekolah di seluruh Indonesia. Dana tersebut akan disalurkan langsung ke sekolah untuk dikelola secara swakelola.
Prabowo berjanji menyediakan televisi canggih di setiap sekolah, khususnya di daerah terpencil guna mendukung pembelajaran. Pengadaan TV ini direncanakan dimulai dalam 3—4 bulan ke depan dengan tujuan meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan di Indonesia (detik.com, 29-11-2024).
Niat baik pemerintah memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan patut diapresiasi karena bangunan sekolah yang tidak layak akan memberikan kesan kurangnya perhatian negara terhadap pendidikan. Sekolah dalam kondisi rusak atau tidak aman tentu dapat membahayakan keselamatan siswa, misalnya dinding yang retak atau atap yang bocor.
Sekolah yang tidak nyaman juga menghambat proses belajar mengajar. Siswa akan kesulitan berkonsentrasi jika ruangan kelas panas, gelap, atau rusak, padahal kenyamanan adalah hal penting agar mereka bisa fokus dan berkembang dengan baik.
Sekolah Rusak dan Kualitas Pendidikan
Walaupun tempat yang layak dan aman merupakan bagian penting dari pendidikan, kualitas pendidikan tidak hanya bergantung pada kondisi fisik bangunan sekolah. Ada berbagai faktor lain yang turut memengaruhi kualitas pendidikan, seperti kualitas pengajaran, kurikulum yang diterapkan, sumber daya manusia (guru), dan dukungan masyarakat serta keluarga.
Semua faktor ini bekerja bersama untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi proses belajar mengajar. Dengan demikian, meskipun kondisi fisik sekolah sangat penting, kualitas pendidikan yang sesungguhnya juga memerlukan perhatian pada aspek lain yang tidak kalah krusial.
Akan tetapi, sepertinya hal tersebut mustahil dalam sistem saat ini. Dana fantastis yang dianggarkan dapat menciptakan praktik pengelolaan anggaran yang tidak transparan. Dana yang dialokasikan dari pusat akan mengalami pemotongan atau penyalahgunaan ketika sampai ke daerah atau sekolah yang membutuhkan.
Dilansir dari kompas.com (20-5-2024), Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat, sepanjang 2023 telah terjadi 59 kasus korupsi di sektor pendidikan dengan tersangka sebanyak 130 orang. Alhasil, tidak semua sekolah akan dapat merasakan kucuran dana karena penyelewengan tersebut. Kelemahan negara dalam memastikan dana benar-benar digunakan sebagaimana mestinya menyebabkan sistem pendidikan akan sulit membaik.
Kualitas Pendidikan Sistem Kapitalisme
Meskipun alokasi Rp17,5 triliun untuk renovasi sekolah dan pengadaan televisi canggih terdengar positif, tetapi fokus perbaikan hanya pada infrastruktur. Hal ini tidak cukup untuk mengatasi masalah utama pendidikan. Peningkatan kualitas pengajaran, pelatihan guru, dan kurikulum yang relevan juga harus menjadi prioritas negara.
Peningkatan kualitas pendidikan tersebut sepertinya akan sulit dipenuhi pada sistem ini. Sebab pada faktanya, sekolah kerap dijadikan sebagai alat produksi pekerja bagi kepentingan kapitalis. Sistem kapitalisme akan dikuasai oleh para kapitalis sebagai pembuat kebijakan melalui pemerintah. Kebijakan ini kemudian dijalankan oleh masyarakat sehingga mengubah pola pikir masyarakat bahwa pendidikan hanya untuk mencari kerja semata.
Pola pikir seperti ini akan menggeser tujuan dasar pendidikan dari mencerdaskan atau memanusiakan manusia menjadi sebuah bisnis pasar. Pendidikan hanyalah sebatas mendapatkan ijazah sebagai syarat melamar pekerjaan dan menghilangkan makna sekolah sebagai tempat pertumbuhan karakter manusia. Cita-cita luhur pendidikan sebagai pembentuk pribadi cerdas emosional dan intelektual menjadi terabaikan.
Inilah fakta ketika sistem kapitalisme tidak memberikan solusi yang mengakar. Pendidikan dianggap sebagai komoditas untuk mencari keuntungan, bukan untuk memberikan kualitas yang merata. Sistem ini mengabaikan kenyataan bahwa pendidikan yang berkualitas membutuhkan lebih dari sekadar fasilitas fisik, tetapi juga dukungan bagi pengembangan sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya.
Belum lagi sumber dana yang dialokasikan untuk perbaikan sistem pendidikan dalam kapitalisme, malah menimbulkan permasalahan baru. Negara kerap mengandalkan utang luar negeri. Sebagai gantinya, pajak dipungut dari rakyat untuk sumber pemasukan APBN dan membayar utang. Lagi-lagi, rakyatlah yang mesti menanggung beban berat dan makin sulit menggapai kesejahteraannya.
Pendidikan sebagai Tanggung Jawab Negara
Dalam sejarah Islam, pendidikan selalu dianggap sebagai hal yang sangat penting. Islam menempatkan pendidikan sebagai kewajiban yang harus dijalankan oleh negara untuk memastikan generasi penerus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk membangun masyarakat yang adil dan sejahtera.
Negara dalam sistem Islam tidak hanya bertanggung jawab dalam menyediakan sarana dan prasarana pendidikan, tetapi juga dalam menciptakan kondisi yang mendukung pembelajaran. Hal ini tercermin dalam berbagai kebijakan yang diterapkan oleh para khalifah Islam, salah satunya pada abad ke-9 M, Khalifah Al-Ma’mun mendirikan Baitul Hikmah (Rumah Kebijaksanaan) di Baghdad.
Baitul Hikmah bukan hanya sebagai perpustakaan besar, tetapi juga sebagai pusat studi untuk para ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu, seperti matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat berkumpul. Khalifah Al-Ma’mun juga mendirikan lembaga pendidikan dan universitas serta memberi perhatian besar pada pendidikan umum bagi rakyatnya. Ia menyadari bahwa untuk membangun peradaban yang maju, negara harus menyediakan fasilitas pendidikan yang berkualitas bagi warganya dengan tujuan memperkaya pengetahuan dan menciptakan masyarakat yang cerdas.
Melalui sistem ekonomi Islam yang mengelola sumber daya alam (SDA), negara akan memiliki sumber daya yang besar untuk membiayai kebutuhan rakyat, termasuk dalam sektor pendidikan. Sistem ekonomi Islam memanfaatkan kekayaan alam secara maksimal untuk kesejahteraan umat.
Pengelolaan yang baik terhadap SDA akan menghasilkan pendapatan negara yang cukup besar, yang kemudian dapat digunakan untuk membangun sekolah-sekolah yang berkualitas dan memenuhi semua standar pendidikan yang aman dan nyaman. Dalam sistem ini, tidak akan ada kekurangan dana untuk memastikan bahwa setiap sekolah memiliki bangunan yang kokoh dan fasilitas yang memadai.
Penguasa dalam Islam dipandang sebagai penjaga dan pengurus rakyat (raain), sebagaimana dalam hadis Rasulullah, “Seorang pemimpin adalah pemelihara dan pengurus rakyatnya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang rakyat yang dipimpinnya.” (HR Bukhari dan Muslim).
Oleh karena itu, sudah semestinya negara menjalankan aturan Islam secara kafah, termasuk dalam hal penyediaan fasilitas pendidikan. Penguasa yang adil dan bijaksana adalah mereka yang dapat memastikan bahwa tidak ada satu pun generasi yang terabaikan atau kesulitan untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas bagi masa depannya. Wallaahu a’lam bisshawwab. [CM/NA]
