Oleh: Hessy Elviyah, S.S.
(Kontributor Tetap CemerlangMedia.Com)
“Perubahan bukan hanya mengganti pemimpin-pemimpinnya, tetapi harus mengubah sistem bernegara. Perubahan dilakukan ke arah yang benar, yakni harus sesuai dengan perintah Allah, sebagaimana Rasulullah saw mengubah masyarakat jahiliah Arab menjadi masyarakat yang islami (mempunyai pemikiran dan kepribadian Islam).”
CemerlangMedia.Com — Masyarakat Indonesia tengah menyaksikan kepongahan para pejabat yang seenaknya membuat aturan untuk kepentingan diri, keluarga, dan kelompoknya. Kontan saja, kejadian yang sering terjadi ini membuat berang semua kalangan.
Tidak hanya mahasiswa dan buruh, para artis papan atas pun turut bersuara menyampaikan aspirasinya di jalan. Mereka rela berpanas-panasan demi sebuah keadilan, demi keutuhan negara.
Kejadian ini terlihat pada Kamis (22-08-2024). Mereka menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang disinyalir akan menganulir keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pilkada.
Keputusan MK yang dimaksud adalah putusan yang menyatakan bahwa partai politik ataupun gabungan partai politik peserta pemilu diperbolehkan mendaftarkan calon kepala daerah, walaupun tidak memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Namun sehari setelah keputusan itu, DPR RI mendadak mengadakan rapat dan menyepakati revisi UU untuk disahkan menjadi UU pada rapat yang rencananya akan digelar pada Kamis (22-08-2024). Rapat tersebut sempat ditunda.
Dalam kesempatan itu, Jamalullail Abizzati dari Forum Betawi intelek yang ikut dalam demonstrasi tersebut menyatakan menolak terhadap upaya DPR RI untuk membegal keputusan MK. Menurutnya, lengsernya Soeharto pada 1998 hanya melahirkan Soeharto yang baru (Voa.indonesia, 22-08-2024).
Terlihat Gerak di Tempat
Tingkah pola para pejabat yang jelas-jelas menghancurkan negeri ini makin brutal. Para pendemo mengatakan bahwa tindakan para pemangku kekuasaan itu telah merusak demokrasi. Namun bagi sebagian orang, demokrasi telah menampakkan wajah aslinya.
Walau begitu, kesadaran masyarakat akan ketidakberesan negara ini hingga berani bersuara perlu sekali diapresiasi. Setidaknya, mereka telah menunjukkan kepeduliannya terhadap kondisi negara. Namun, perlu adanya evaluasi terkait arah gerak perubahan yang mereka dengungkan selama aksi.
Animo masyarakat turun ke jalan menuntut keadilan terhadap kebijakan pemerintah cukup besar. Sayang sekali jika hanya bergerak di tempat demokrasi. Sebab sejatinya, tidak akan terjadi perubahan selama masih berkutat dengan kapitalisme dan demokrasi sebagai sistem pemerintahan dan bernegara.
Kekuasaan di tangan rakyat. Mantra inilah yang menyihir umat pada saat ini, padahal kekuasaan mutlak berada di tangan penguasa dan pengusaha yang memodali mereka untuk duduk di kursi jabatan.
Rakyat hanya dijadikan “objek pelengkap penderita”. Setiap kebijakan yang katanya dibuat untuk kepentingan rakyat, hanya omong kosong. Alih-alih untuk kepentingan rakyat, yang ada, rakyat selalu dibuat sengsara dengan kebijakan yang keberpihakannya jauh dari rakyat.
Akar dari masalah politik dinasti, korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), kesewenang-wenangan pejabat, dan keburukan yang tampak pada saat ini adalah akibat diterapkannya sistem hidup kapitalisme sekularisme liberalisme. Untuk itu, perubahan haruslah menyeluruh hingga akarnya.
Kekuasaan tidak dilandasi dengan aturan Ilahi (sekularisme). Hal inilah yang menyebabkan kezaliman penguasa tetap berlanjut, bahkan makin menjadi, sebab tidak merasa takut kepada Allah atas amanah jabatannya. Siapa pun sosok pemimpinnya, selama masih dalam rengkuhan sistem kapitalisme dengan politik demokrasi, maka jabatan selalu dijadikan instrumen untuk memuaskan hasrat berkuasa dan meraup keuntungan materi.
Pasal-pasal yang terdapat pada hukum yang dibuat oleh badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif menjadi pasal karet yang mudah ditarik ke mana saja sesuai keinginan elite. Inilah bukti bahwa hukum buatan manusia sangat lemah, memperdaya kaum lemah, dan sangat menguntungkan segelintir orang.
Kebebasan (liberalisme) untuk membuat undang-undang dan mengubahnya sesuai kebutuhan sangat merugikan rakyat. Tiga badan kekuasaan (trias politica) yang sengaja dibentuk untuk memisahkan kekuasaan guna menghindari kekuasaan yang absolut sering kali ‘selingkuh’. Mereka sering kali bahu-membahu membuat kebijakan yang tidak pro rakyat.
Perubahan Hakiki
Allah Swt. sebagai pencipta manusia tentu lebih mengetahui tentang manusia dibandingkan dengan manusia itu sendiri. Untuk itulah, Allah menurunkan Al-Qur’an sebagai petunjuk untuk manusia.
Al-Qur’an inilah yang mengabarkan kepada manusia bagaimana hidup dengan benar di dunia dan ganjaran apa yang akan diterima di akhirat (kehidupan setelah di dunia) kelak. Untuk itulah, manusia wajib mengikuti petunjuk Al-Qur’an yang datangnya dari Sang Maha Pencipta.
Jika manusia menjauh dari Al-Qur’an, sudah dipastikan kehidupannya akan sempit, permasalahan yang ada dalam hidupnya tidak terselesaikan. Akhirnya manusia merugi, bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Hal ini Allah Swt. jelaskan dalam surah Taha ayat 124,
“Siapa yang berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta.” (QS Taha: 124).
Inilah yang terjadi pada negeri ini. Jauh dari Al Qur’an sehingga kondisi negeri karut-marut. Sebuah gambaran nyata suatu negeri yang Allah hinakan sebab berpaling dari Al-Qur’an (peringatan-Nya). Oleh karena itu, perubahan sangat dibutuhkan.
Perubahan bukan hanya mengganti pemimpin-pemimpinnya, tetapi harus mengubah sistem bernegara. Perubahan dilakukan ke arah yang benar, yakni harus sesuai dengan perintah Allah, sebagaimana Rasulullah saw mengubah masyarakat jahiliah Arab menjadi masyarakat yang islami (mempunyai pemikiran dan kepribadian Islam).
Perubahan ini tidak akan datang dengan sendirinya, melainkan kita harus bergerak untuk berubah. Hal ini Allah sampaikan melalui firman-Nya dalam Al-Qur’an sura Ar-Rad ayat 11,
“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.” (TQS Ar-Rad [13]: 11).
Perubahan tidak dapat dilakukan dengan sendiri-sendiri, tetapi harus berkelompok. Hal ini sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah saw. sebagaimana perintah Allah Swt.,
“Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (QS Ali Imran: 104).
Dari ayat ini, Allah memerintahkan manusia untuk membentuk jemaah dakwah guna menyeru kepada kemakrufan sesuai dengan perintah Allah dan mencegah kemungkaran, yakni hal-hal yang dilarang oleh Allah Swt.. Jemaah dakwah inilah yang nantinya akan berusaha untuk menegakkan hukum-hukum Islam yang terdapat di dalam Al-Qur’an.
Sebab, hanya dengan menegakkan syariat Islam secara kafah di bawah naungan negara Islam, ketaatan kepada Allah akan totalitas dilakukan. Dengan demikian, perubahan negara, bahkan dunia ke arah yang lebih baik dan penuh berkah akan terwujud. Insyaallah. Wallahu a’lam. [CM/NA]
