“Seyogianya pemerintah bertanggung jawab penuh, mulai dari proses produksi hingga ke konsumen, yaitu dengan memastikan aktivitas produksi berjalan optimal, baik yang dilakukan individu maupun negara. Hal ini dilakukan agar pasokan tersedia dan terjamin.”
CemerlangMedia.Com — Sungguh sesak dada ini. Di tengah turunnya daya beli masyarakat, pemerintah justru menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) MinyaKita sebesar Rp15.700/liter. Menurut Mendag Zulkifli Hasan, kenaikan tersebut telah berlaku di pasar. Ia pun tengah menyiapkan dasar hukumnya dengan merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 41/2022 tentang Tata Kelola Minyak Goreng Kemasan Rakyat, yang mengatur Harga Eceran Tertinggi (HET) MinyaKita (19-7-2024).
Kebijakan pemerintah jelas memberatkan rakyat, terutama masyarakat miskin. Pasalnya, minyak goreng merupakan kebutuhan rakyat yang mesti dipenuhi negara. Jika harga minyak goreng mahal, bagaimana mungkin kebutuhan masyarakat terpenuhi?
Sejatinya, penguasa adalah pihak yang wajib melayani dan bertanggung jawab terhadap urusan rakyat. Sayangnya, keberadaan penguasa dalam sistem kapitalisme bukan pelayan rakyat, tetapi sekadar regulator dan fasilitator bagi korporasi.
Bagaimana tidak, Indonesia merupakan produsen utama CPO dunia yang seharusnya mampu mencukupi kebutuhan di dalam negeri dengan harga terjangkau. Namun, faktanya, rakyat harus membeli dengan harga di luar nalar.
Sulitnya rakyat mengakses minyak goreng murah karena sistem kapitalisme yang diterapkan di negeri ini. Kapitalisme membuka selebar-lebarnya bagi korporasi menguasai rantai usaha minyak goreng, mulai dari hulu hingga ke hilir. Jadi, meskipun Indonesia produsen utama CPO, nyatanya, mayoritas dikuasai oleh para pemilik modal. Alhasil, pasokan CPO melimpah tidak bisa dinikmati oleh rakyat.
Di sisi lain, kebijakan pemerintah tidak akan efektif. Sebab, penetapan harga tersebut nyatanya tidak mampu menstabilkan harga di pasar. Buktinya, harga minyak goreng di pasaran di atas harga yang ditetapkan pemerintah.
Oleh karena itu, seyogianya pemerintah bertanggung jawab penuh, mulai dari proses produksi hingga ke konsumen, yaitu dengan memastikan aktivitas produksi berjalan optimal, baik yang dilakukan individu maupun negara. Hal ini dilakukan agar pasokan tersedia dan terjamin.
Produksi minyak goreng harus diutamakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negari, baik untuk konsumsi harian maupun cadangan. Kalaupun kelebihan, boleh untuk diekspor dengan ketentuan bahwa negara tidak boleh terikat dengan aturan internasional yang merugikan.
Negara pun harus memastikan rantai distribusi minyak steril dari praktik kecurangan, seperti kartel, penipuan, penimbunan, dan sebagainya. Jika terjadi lonjakan harga, pemerintah bisa melakukan intervensi harga dengan cara menyelesaikan distorsi pada seluruh rantai tata niaga serta menyuplai barang-barang yang langka sehingga terwujud stabilitas harga secara alami.
Inilah langkah yang sebenarnya bisa dilakukan negara agar masyarakat mampu membeli kebutuhan dengan harga terjangkau. Dengan demikian, rakyat membutuhkan peran pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan masalah jika terjadi hambatan. Itulah yang seharusnya dilakukan negara dalam kapasitasnya sebagai pelayan rakyat.
Nining Sarimanah
Bandung [CM/NA]
