CemerlangMedia.Com — Awal Oktober ini rakyat kembali mendapat kejutan dari pemerintah. Per (1-10-2023) PT Pertamina resmi menaikan kembali harga BBM nonsubsidi, ada empat BBM yang mengalami kenaikan salah satunya adalah Pertamax (30-09-2023).
Alasan utama Pertamina menaikkan harga BBM adalah karena harga minyak dunia sedang mengalami kenaikan. Seperti menjadi lagu lama, alasan yang sama selalu dijadikan dalih dalam menaikkan harga bahan bakar, padahal BBM salah satu komponen yang sangat dibutuhkan untuk menghidupkan perekonomian rakyat. Dari kenaikan BBM, maka akan berdampak pada kenaikan kebutuhan pokok yang lainnya, efek domino yang harus segera diputus oleh negara agar rakyat tidak makin sengsara.
Dilihat dari sumber daya alam yang ada di Indonesia, negara kita seharusnya menjadi penghasil migas yang cukup besar dan bisa memenuhi kebutuhan bahan bakar nasional, tetapi karena banyaknya kapitalisasi sumber daya alam, maka negara tidak mampu memenuhi kebutuhan bahan bakar dalam negeri dan impor yang menjadi solusi.
Oleh karena itu, kepengurusan sumber daya alam seharusnya dikelola oleh negara dengan baik untuk kepentingan rakyat. Sebab, jika kapitalisasi SDA terus terjadi, maka mimpi untuk bisa memenuhi kebutuhan energi hanya angan-angan yang tidak bisa terpenuhi.
Dalam Islam, sumber daya alam adalah bagian dari kepemilikan umum yang harus dikelola langsung oleh negara untuk kepentingan rakyat dan tidak boleh dimiliki oleh swasta sehingga negara memiliki kemandirian ekonomi yang kuat. Jika pengelolaan BBM mampu dikelola langsung oleh negara secara mandiri tanpa melibatkan pihak asing di dalam nya, bukan tidak mungkin kebutuhan akan BBM bisa terjamin tanpa mengandalkan impor dan harga BBM tidak melejit hingga hati rakyat tidak menjerit.
Kedaulatan dalam mengelola SDA hanya akan terwujud jika hukum yang diterapkan adalah syariat Islam. Dalam sebuah hadis disebutkan, “Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara, yaitu padang rumput, air dan api.” (HR Ahmad dan Abu Dawud). Dari sini seharusnya sudah jelas bahwa tidak boleh ada campur tangan pihak luar selain institusi negara yang berwenang mengelola SDA untuk kepentingan umat sehingga kedaulatan terwujud.
Reni Sopiani (Ummu Ibrahim)
Bogor, Jawa Barat [CM/NA]
Views: 42
