Penggunaan kerudung, bahkan pakaian syar’i yang tertutup akan dijamin pelaksanaannya oleh kebijakan-kebijakan negara. Demikianlah Islam menjaga umat manusia sesuai dengan tuntunan Al-Qur’an dan as-Sunah.
CemerlangMedia.Com — Polemik yang terjadi di negeri ini terkait pelarangan identitas muslim terus terjadi. Kebijakan pelarangan kerudung pada anggota Paskibraka jelang HUT RI di Ibu Kota Nusantara menjadi kasus viral di tengah netizen. Hujatan dan kritik publik dilayangkan kepada BPIP dengan berbagai klarifikasi yang diberikan oleh pihak BPIP. Pada akhirnya, berujung permintaan maaf dan BPIP membebaskan anggota Paskibraka untuk menggunakan kerudung pada saat pelaksanaan upacara kemerdekaan.
Kasus serupa juga terjadi di Rumah Sakit Medistra yang diprotes atas pelarangan penggunaan kerudung. Protes ini dilakukan pada (29-8-2024) oleh Doktes Spesial Onkologi, Dokter Diani Kartini yang menemukan adanya kebijakan rumah sakit berupa pelarangan kerudung pada saat rekrutmen. Protes ini berujung pada keluarnya Dokter Diani dari rumah sakit akibat pelarangan itu. Tentu polemik ini berbuntut pada bantahan dan klarifikasi dari pihak Rumah Sakit Medistra.
Kasus-kasus serupa tidak hanya terjadi di satu atau dua institusi saja. Mirisnya lagi, kasus-kasus tersebut lahir dari kebijakan-kebijakan institusi, baik lembaga negara maupun lembaga lainnya. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, justru melahirkan kebijakan-kebijakan yang membatasi, bahkan melarang penggunaan identitas muslim.
Polemik ini merupakan efek dari sistem sekularisme yang melarang campur tangan agama dalam kehidupan. Napas sekularisme itu dihembuskan dalam kebijakan dan aturan-aturan. Dalam sekularisme, identitas agama dijauhkan dari kehidupan, maka wajarlah jika bermunculan pihak-pihak yang menyusun aturan pelarangan terhadap kerudung. Dalam sekularisme, kerudung hanya seperti aksesoris yang bisa dilepas pasang, bukan merupakan sebuah identitas yang harus dipertahankan sebagai seorang muslim.
Terlebih lagi, pelarangan itu muncul dalam bentuk kebijakan institusi kerja atau kebijakan negara seperti yang dilakukan BPIP. Meskipun memprotes tindakan tersebut, tetapi pada akhirnya, terpaksa sukarela melepas kerudung karena tidak bisa menentang kebijakan negara. Dari sini kita melihat bagaimana identitas muslim makin dikikis habis, padahal di saat yang bersamaan, kerusakan generasi makin mengerikan dan merajalela. Kerusakan ini terjadi karena identitas dan peran Islam yang dijauhkan dari generasi. Jika Islam yang bisa menyelamatkan justru dijauhkan, lalu apa yang tersisa dari generasi ini?
Islam memerintah seorang muslim itu menjalankan Islam secara komprehensif. Perintah ini tertuang dalam QS Al-Baqarah ayat 208, Allah Swt. berfirman,
“Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu.”
Aplikasi perintah ini tampak dalam kehidupan individu, masyarakat, dan negara yang sejalan dengan hukum-hukum Islam. Adanya ketaatan individu, kontrol masyarakat, dan pengaturan negara akan memastikan tegaknya Islam secara menyeluruh. Negara akan menjamin pelaksana tegaknya hukum Islam secara sempurna dalam bingkai institusi negara Islam.
Tentu saja, penggunaan kerudung, bahkan pakaian syar’i yang tertutup akan dijamin pelaksanaannya oleh kebijakan-kebijakan negara. Demikianlah Islam menjaga umat manusia sesuai dengan tuntunan Al-Qur’an dan as-Sunah.
Fadhila Rohmah
(Aktivis Muslimah) [CM/NA]
