Sudah semestinya seluruh masyarakat menyadari bobroknya sistem demokrasi kapitalisme yang hanya bertumpu pada keuntungan serta kepentingan para penguasanya dan meniadakan kesadaran akan pertanggungjawaban mereka kelak di hadapan Rabb-nya. Kemudian segera mengganti sistem yang bobrok ini dengan sistem yang kukuh, yang bertumpu hanya pada keridaan Allah Subhanahu wa Taala, yaitu sistem kehidupan yang berlandaskan syariat Islam secara utuh dan sempurna.
CemerlangMedia.Com — Unjuk rasa dan kerusuhan yang terjadi di beberapa titik di Indonesia pada akhir Agustus 2025 masih menyisakan kepedihan. Polisi kini justru menindak lanjutinya dengan menetapkan ratusan tersangka. Banyak di antaranya yang berstatus sebagai anak-anak.
Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Syahardiantono, mengumumkan bahwa ada 959 tersangka, dengan rincian, 664 dewasa dan 295 anak-anak (24-9-2025). Angka yang fantastis. Tidak bisa dimungkiri bahwa keterlibatan mereka (anak-anak) dalam aksi unjuk rasa tersebut menunjukkan adanya kesadaran akan kebijakan zalim para pemangku kebijakan di negeri ini. Meskipun mungkin hanya sepersekian persen saja.
Di sisi lain, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengingatkan kepolisian akan potensi pelanggaran hak asasi manusia dalam penetapan 295 tersangka berusia anak dalam kerusuhan pada akhir Agustus 2025. Ketua Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan, polisi harus mengkaji kembali apakah penetapan tersangka ini sudah sesuai dengan hukum acara pidana dalam sistem peradilan pidana anak (SPPA) (26-9-2025).
Aksi unjuk rasa sejatinya adalah bentuk penyampaian aspirasi masyarakat yang muncul disebabkan adanya penolakan atas kebijakan yang tidak sesuai dengan keinginan rakyat. Namun malangnya, para pelaku justru dijadikan tersangka. Sistem demokrasi tampaknya memang tidak akan pernah berpihak pada siapa pun yang ingin memberikan kritik bagi penguasanya.
Adapun kerusuhan dan berbagai kerusakan yang terjadi tentu saja bukan hal yang diinginkan oleh siapa pun. Terlebih lagi jika hal itu dipicu oleh ketidakhadiran dan tidak adanya respons dari para wakil rakyat. Inilah wajah demokrasi yang menggadang-gadang hak untuk bersuara, tetapi juga membungkam setiap suara yang bisa mengancam kepentingan oligarki.
Apabila mau mencermati, sistem politik Islam sangat jauh berbeda dalam memberikan wadah bagi para pemuda dan masyarakat untuk memberikan kritik dan masukan. Usia muda yang merupakan usia produktif, justru mendapatkan apresiasi. Dalam sejarahnya, peradaban Islam tidak pernah lepas dari peran para pemuda dalam membangun negara.
Dalam Islam, mengkritik penguasa merupakan upaya amar makruf nahi mungkar dan ini diwajibkan oleh syariat. Oleh karenanya, kriminalisasi terhadap rakyat yang menyuarakan aspirasinya sangat bertentangan dengan Islam. Adapun kerusuhan yang terjadi merupakan pembahasan lain.
Adanya masukan-masukan dalam rangka perbaikan terhadap pelaksanaan negara guna meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyatnya merupakan kebutuhan. Seorang pemimpin dalam menerapkan syariat ke seluruh wilayahnya sangat memerlukan pengawalan karena setiap kebijakannya akan senantiasa berkaitan dengan hukum-hukum syarak. Ketika ada kebijakan yang ternyata bertentangan dengan syariat, maka kerusakan akan terjadi dan tentu saja pertanggungjawaban di hadapan Allah menanti.
Oleh karena itu, sudah semestinya seluruh masyarakat menyadari akan bobroknya sistem demokrasi kapitalisme yang hanya bertumpu pada keuntungan serta kepentingan para penguasanya saja dan meniadakan kesadaran akan pertanggungjawaban mereka kelak di hadapan Rabb-nya. Kemudian segera mengganti sistem yang bobrok ini dengan sistem yang kukuh, yang bertumpu hanya pada keridaan Allah Subhanahu wa Taala, yaitu sistem kehidupan yang berlandaskan syariat Islam secara utuh dan sempurna. Wallahu a’lam bisshawwab.
Resti Ummu Faeyza [CM/Na]
Views: 0
