Sistem Islam memiliki mekanisme praktis dan hemat biaya. Dalam sistem Islam, kepala daerah merupakan pembantu khalifah yang ditunjuk langsung oleh khalifah untuk melayani rakyat.
CemerlangMedia.Com — Praktik curang menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) di Jawa Tengah mulai terendus oleh Bawaslu. Sejumlah kepala desa diduga ikut memobilisasi untuk memenangkan salah satu calon. Pertemuan sejumlah kepala desa di Gumaya Tower Hotel, pertemuan di Graha Padma, dan pertemuan di Hotel Grand Dian, diduga sebagai bagian pemenangan salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah (26-10-2024).
Sementara itu, video viral calon bupati yang menjanjikan pemilihnya masuk surga mendapat tanggapan dari Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) K.H Zainut Tauhid Sa’adi. Menurutnya, kampanye tersebut merupakan tindakan eksploitasi agama untuk kepentingan politik. K.H Zainut pun mengingatkan bahwa masalah surga dan neraka adalah hak prerogatif Tuhan, bukan hak seseorang (27-10-2024).
Adanya upaya seperti memobilisasi kepala desa, praktik suap, janji masuk surga, dan lainnya mengindikasikan ambisi kuat dari para calon kepala daerah terhadap jabatan tersebut. Mahalnya biaya politik dalam sistem demokrasi membuat calon kepala daerah melakukan segala cara untuk memenangkan pilkada. Selain itu, calon kepala daerah pun tidak segan untuk bergandengan dengan para pengusaha (oligarki) demi memuluskan jalannya meraih jabatan.
Mirisnya, tidak sedikit calon kepala daerah yang memandang kekuasaan adalah jalan untuk mendatangkan limpahan materi. Ini terjadi akibat penerapan sistem kapitalisme yang memandang materi sebagai tujuan utama. Melihat fakta di atas, semestinya rakyat bisa menilai bahwa pemimpin yang terpilih dalam sistem demokrasi kapitalisme tidak akan sepenuhnya melayani rakyat. Sebaliknya, kepala daerah yang terpilih akan sibuk melayani kepentingan oligarki maupun membagi kue kekuasaan kepada tim suksesnya sebagai balas jasa atas dukungan terhadapnya.
Di sisi lain, lemahnya iman individu (calon pemimpin dan tim sukses) membuat mereka menghalalkan segala cara dalam perbuatannya. Sementara itu, lemahnya iman dan impitan ekonomi yang membelenggu masyarakat, bisa membuat mereka tergiur untuk menerima suap, seperti serangan fajar, ataupun iming-iming lainnya. Ini terjadi disebabkan penerapan sekularisme (memisahkan agama dari kehidupan). Sistem ini membuat individu tidak memiliki idrak sillah billah (kesadaran seorang hamba kepada Allah). Oleh karenanya, tidak heran jika perbuatan dosa, seperti suap menyuap terus terulang di setiap kontestasi politik.
Berbeda dengan sistem Islam yang memiliki mekanisme praktis dan hemat biaya. Dalam sistem Islam, kepala daerah merupakan pembantu khalifah yang ditunjuk langsung oleh khalifah untuk melayani rakyat. Dengan mekanisme ini, praktik kecurangan dalam pemilihan kepala daerah bisa diminimalkan. Selain itu, kepala daerah yang ditunjuk harus memenuhi kriteria, seperti amanah, berintegritas, serta memiliki kapabilitas. Di sisi lain, para kepala daerah pun memiliki kesadaran bahwa jabatan merupakan amanah besar yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Ini sebagaimana hadis Rasulullah saw..
Suatu hari, Abu Dzar berkata, “Wahai Rasulullah, tidakkah engkau menjadikanku (seorang pemimpin)?” Lalu Rasulullah saw. memukul tangannya di bahuku, dan bersabda, “Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau lemah, dan sesungguhnya hal ini adalah amanah, ia merupakan kehinaan dan penyesalan pada hari kiamat, kecuali orang yang mengambilnya dengan haknya, dan menunaikannya (dengan sebaik-baiknya).” (HR Muslim).
Dengan demikian, sudah selayaknya kita menerapkan sistem Islam secara menyeluruh (kafah) agar kisruh pilkada tidak terulang kembali. Wallahu a’lam bisshawwab.
Neni Nurlaelasari
Bekasi, Jawa Barat [CM/NA]
