CemerlangMedia.Com — Sungguh ironi. Indonesia yang notabene kaya akan SDA, bahkan mendapat julukan lumbung padi, tetapi faktanya, keadaan rakyatnya masih jauh dari kata makmur dan sejahtera. Berharap kehidupan sejahtera di negeri ini, bak pungguk merindukan bulan.
Seperti kabar terbaru yang menyebutkan, Dinsos DKI Jakarta dalam waktu empat bulan berhasil menjaring 2.070 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) selama Januari hingga April 2024. Pihak Dinsos beralasan, penjaringan tersebut dilakukan bertujuan untuk menciptakan iklim yang aman. PPKS tersebut terdiri dari gelandangan, pengemis, remaja bermasalah, anak jalanan, pemulung, asongan, tuna susila, waria, disabilitas mental, penyandang disabilitas, korban bencana, korban pengguna narkotika, psikotropika dan obat terlarang (napza), orang berkebutuhan khusus, lanjut usia yang terlantar, anak terlantar hingga anak balita terlantar, dan lainnya (27-05-2024).
Keberadaan PPKS di kota-kota besar menjadi permasalahan yang sulit diatasi. Betapa tidak, kesulitan ekonomi yang menyebabkan kemiskinan makin mendominasi membuat keberadaan PPKS bak jamur di musim hujan. Selama ini solusi yang dihadirkan pemerintah tidak bersifat menyeluruh sehingga menjadikan problem yang ada menjadi sangat kompleks.
Bisa kita lihat dewasa ini, lapangan pekerjaan sulit, jika pun ada, tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rakyat negeri ini. Bahkan, parahnya lagi, pengangguran di negeri ini justru didominasi kaum gen Z. Dalam hal ini, negara seakan abai dengan kondisi rakyatnya sendiri karena lapangan pekerjaan yang ada justru malah disediakan untuk para tenaga kerja asing (TKA). Penguasa negeri ini seperti tidak punya hati nurani, mereka hanya sibuk mengurusi keamanan perutnya tanpa peduli dengan kelaparan yang mendera rakyatnya.
Sementara pejabat dipilih oleh rakyat. Dengan memilih mereka, rakyat berharap kehidupannya akan jauh lebih baik. Akan tetapi, harapan hanya tinggal harapan, keadaan rakyat justru kian terpuruk dan jauh dari sejahtera. Rakyat miskin di negeri yang melimpah SDA karena pengelolaannya diberikan kepada asing dan swasta. Jika sudah begini, ke mana lagi rakyat mengadukan nasibnya karena pemimpin yang seharusnya menjadi pelindung, justru abai dan tidak peduli.
Hal ini adalah sebuah keniscayaan dalam sistem kapitalisme demokrasi. Sebab, tolok ukur hidup hanya berdasarkan manfaat. Oleh karenanya, menjadi hal lumrah jika saat ini ketimpangan sosial begitu nyata adanya. Para penguasa rela melakukan apa saja demi kesejahteraan diri dan keluarganya, meskipun untuk mencapai itu semua harus mengorbankan kepentingan rakyatnya.
Kondisi tersebut akan sangat berbeda di dalam negara Islam. Negara justru hadir sebagai pelindung umat. Penguasa hanya akan sibuk memikirkan bagaimana cara menyejahterakan rakyatnya. Segala upaya akan dilakukan demi terciptanya rakyat yang makmur dan sejahtera.
Rakyat akan terjamin kesejahteraannya, sebab negara memiliki sumber keuangan yang jelas dan tersimpan di baitulmal. SDA yang bersifat milik umum akan dikelola dengan baik oleh negara dan hasilnya diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat. Negara juga wajib menyediakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Dengan begitu, setiap laki-laki yang bertugas sebagai pencari nafkah akan mampu memberikan kehidupan yang layak bagi keluarganya.
Di dalam negara Islam tidak akan ada yang namanya ketimpangan sosial, sebab masyarakat akan senantiasa tolong-menolong dalam kebaikan, misalnya saja, si kaya akan senang berbagi dengan si miskin. Dengan demikian, hidup rukun dan damai akan tercipta karena tolok ukur perbuatan mereka adalah hukum syarak dan mencari rida Allah semata. Dengan sistem Islam yang peraturannya bersumber dari Allah Swt., maka PPKS jelas bisa diminimalkan. Sejatinya, hanya sistem Islamlah solusi untuk setiap permasalahan karena solusi yang dihadirkan bersifat komprehensif sehingga setiap persoalan apa pun yang muncul pasti ada jalan keluarnya. Wallahu a’lam
Rina Herlina
Payakumbuh, Sumbar [CM/NA]
