“Sejatinya, tambang adalah sumber daya alam yang pengelolaannya maupun pemanfaatannya tidak boleh dilakukan perorangan. Dalam Islam, tambang adalah salah satu kekayaan milik negara yang pengolahannya dilakukan sepenuhnya oleh negara.”
CemerlangMedia.Com — Bencana tanah longsor kembali terjadi. Kali ini menimpa sebuah tambang emas ilegal yang terletak di Desa Tulabolo, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Korban selamat berjumlah sekitar 280 orang, sedangkan korban meninggal yang telah ditemukan hingga Jumat (12-07-2024) sebanyak 26 orang. Sementara 19 korban lainnya dinyatakan masih dalam pencarian (13-07-2024).
Kejadian longsor ini jelas telah menjadi sinyal adanya kerusakan lingkungan. Penambangan yang meluas dengan pembukaan lahan dan penggalian tanah, tanpa disertai perawatan hutan telah menyebabkan rusaknya fungsi hutan sebagai resapan air dan penahan longsor. Selain itu, buangan tambang berupa pasir yang terus menumpuk selama puluhan tahun, ditambah intensitas hujan yang tinggi dapat pula menimbulkan longsor susulan sewaktu-waktu.
Sebenarnya sangat mudah sekali bagi pemerintah untuk menutup kegiatan penambangan ini karena kegiatan tersebut tidak memiliki izin, apalagi telah terbukti mendatangkan bahaya, seperti terjadinya tanah longsor. Sayangnya, pemerintah seolah melakukan pembiaran.
Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Melky Nahar menyayangkan adanya praktik tambang ilegal ini. Disinyalir, praktik tambang ilegal di Gorontalo telah dimanfaatkan oleh aparat keamanan dan para elite politik sebagai sumber pundi-pundi uang.
Sudah barang tentu permasalahan ini memunculkan pertanyaan besar. Bagaimana bisa terjadi penambangan ilegal, padahal barang tambang merupakan kekayaan negara dan bukan untuk dinikmati segelintir orang. Hal ini seharusnya menjadi tanggung jawab negara dalam pengolahannya.
Inilah sesungguhnya dampak kepemimpinan sekuler kapitalisme neoliberal yang menyerahkan kepengurusan sumber daya alam kepada pihak swasta. Sekularisme atau pemisahan aturan agama dari kehidupan telah membuat negara lupa akan amanah dan tugasnya untuk menjaga kekayaan negara dan menjamin kesejahteraan rakyat.
Dalam sistem ini, negara hanya berperan sebagai regulator dan fasilitator saja. Kapitalisme telah membuat siapa pun menguasai sumber daya alam untuk mendapatkan keuntungan.
Sementara itu, liberalisme menjadikan setiap individu bebas melakukan apa saja dalam memenuhi keinginan. Setiap orang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, tanpa mengindahkan aturan agama, negara, bahkan lupa keadaan lingkungan sekitarnya.
Sejatinya, tambang adalah sumber daya alam yang pengelolaannya maupun pemanfaatannya tidak boleh dilakukan perorangan. Dalam Islam, tambang adalah salah satu kekayaan milik negara yang pengolahannya dilakukan sepenuhnya oleh negara. Tidak tanggung-tanggung, negara akan mempersiapkan teknologi yang tinggi dan aman dalam pelaksanaan eksplorasinya sehingga efektif mengelola tambang dan mendapatkan hasil yang maksimal.
Hasil dari pengolahan tambang dalam pemerintahan Islam akan digunakan untuk membangun negara dan membiayai operasional negara. Dengan begitu, negara tidak perlu mengambil utang ataupun menarik pajak untuk membiayai pembangunan. Bahkan, hasil tambang yang berlebih dapat dijual dan hasilnya dibagikan kepada rakyat secara merata.
Kelestarian alam pun akan tetap terjaga, meskipun ada kegiatan penambangan. Ini karena dalam sistem Islam, hutan dan sungai termasuk dalam kekayaan milik umum yang juga turut dijaga keberlangsungannya untuk kemaslahatan rakyat. Jadi, antara sektor pertambangan dan kehutanan harus saling bersinergi untuk pemberdayaan keduanya.
Neti E [CM/NA]
