Islam menjadikan negara sebagai raain atau penjaga yang mengurus rakyat. Penguasa dalam Islam mempunyai tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Oleh karena itu, negara akan menyediakan lapangan pekerjaan yang luas.
CemerlangMedia.Com — Gelombang PHK massal kembali terjadi di Indonesia. Beberapa perusahaan menutup produksinya. Ratusan hingga ribuan karyawan terancam PHK serta kehilangan pendapatannya. Perusahaan yang akan tutup, di antaranya PT Sanken yang berada di Cikarang, PT Danbi Internasional, di Garut Jawa Barat (20-02-2025).
Begitu juga PT Sritex, salah satu perusahaan terbesar se-Asia itu dinyatakan pailit oleh pengadilan. Perusahaan ini mulai berhenti beroperasi pada (1-3-2025) dan menyebabkan ratusan ribu karyawannya terkena PHK.
Diperkirakan, pada 2025 sinyal PHK makin menguat di tengah efisiensi anggaran yang diberlakukan oleh pemerintah. PHK massal ini akan mengancam keberlangsungan hidup masyarakat, terutama selama bulan Ramadan. Harga bahan pokok meningkat naik sehingga menyulitkan hidup masyarakat.
Respons pemerintah terhadap PHK massal ini hanya memberikan pesangon beberapa bulan gaji melalui Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Jaminan ini tentu tidak bisa menjadi solusi. Sebab, setelah itu mereka tetap harus mencari pekerjaan lagi untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
Badai PHK massal yang terjadi saat ini tidak lepas dari penerapan sistem ekonomi kapitalisme yang di negeri ini. Paradigma dalam kapitalisme adalah siapa yang kuat dia yang menang. Dalam hal ini, pengusaha lebih mementingkan perusahaannya dan tidak peduli terhadap pekerja.
Dalam ekonomi kapitalisme dan sistem politik demokrasinya, penguasa hanya sebagai regulator dan fasilitator atau perantara, sementara pemerintah lepas tangan dalam menjamin adanya lapangan pekerjaan bagi rakyatnya. Para penguasa membuat undang-undang yang hanya menguntungkan para pengusaha atau oligarki, salah satunya dalam hal penggajian dan outsourcing yang tidak memihak kepada pekerja, bahkan merugikan.
Begitu pula, adanya liberalisasi sumber daya alam (SDA) memberi peluang bagi para korporat untuk menguasai SDA. Ditambah banyaknya pekerja asing yang didatangkan dari luar sehingga menambah pengangguran warganya sendiri.
Islam menjadikan negara sebagai raain atau penjaga yang mengurus rakyat. Penguasa dalam Islam mempunyai tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Oleh karena itu, negara akan menyediakan lapangan pekerjaan yang luas.
Rasulullah saw. bersabda, “Imam atau pemimpin adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyatnya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap urusan rakyatnya.” (HR Bukhari Muslim).
Begitu pun dalam sistem ekonomi Islam, penguasa menjamin kesejahteraan rakyatnya melalui beberapa mekanisme, salah satunya dalam pengelolaan SDA yang dikelola oleh negara. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Kitab Nidzamul Iqtishad karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani.
Tidak hanya SDA, sektor yang lainnya juga akan dikembangkan oleh negara, seperti pertanian, perdagangan, industri, dan jasa. Negara juga akan mengembangkan sektor riil, mulai dari modal, keterampilan, informasi, hingga infrastruktur.
Selain itu, negara dengan sistem Islam juga memfasilitasi pendidikan, kesehatan gratis, serta transportasi yang murah. Begitupun air, listrik, BBM, tersedia dengan harga terjangkau.
Dalam Islam, rakyat hanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, yaitu berupa sandang dan papannya, itupun akan dikondisikan oleh negara agar harga tetap terjangkau. Demikianlah Islam menjelaskan bagaimana negara bertanggung jawab atas kesejahteraan seluruh rakyatnya.
Nafisusilmi
Tangerang [CM/Na]
