“Negara Islam juga akan menciptakan iklim usaha yang kondusif dan aman, mendukung industri domestik dengan bantuan modal dan jaminan keamanan, serta membuat kebijakan yang mendukung kesejahteraan rakyat untuk meningkatkan daya beli. Untuk mencegah masuknya barang berbahaya, cukai akan diterapkan sesuai dengan ketentuan perdagangan Islam serta pengawasan yang ketat di perbatasan.”
CemerlangMedia.Com — Produk manufaktur asal Cina terus membanjiri pasar Indonesia dengan intensitas yang makin meningkat. Dilansir dari cnbcindonesia.com, sektor-sektor seperti tekstil dan keramik adalah yang paling terdampak. Keunggulan Cina terletak pada harga dan inovasi produk yang sangat kompetitif dengan harga sangat murah dan sesuai dengan selera pasar (27-07-2024).
Saat ini, pemerintah diketahui sedang mempertimbangkan penerapan bea tambahan untuk barang impor, termasuk yang berasal dari Cina. Kebijakan ini mencakup bea masuk sebagai tindakan pengamanan (BMTP) dan bea masuk anti-dumping (BMAD). Komite anti-dumping Indonesia juga sedang menyelidiki potensi dumping oleh produk keramik dari Cina yang bisa merugikan industri dalam negeri (17-07-2024).
Namun, kebijakan pemerintah ini datang terlambat dan mungkin kurang efektif setelah pandemi Covid-19. Selain itu, penerapan kebijakan bea masuk sering memerlukan waktu yang lama untuk diimplementasikan.
Pemerintah seharusnya bisa menerapkan solusi holistik untuk melindungi industri domestik, kebijakan bea masuk hanyalah salah satu komponen. Sementara langkah utama dalam melindungi industri lokal adalah revitalisasi industri dengan memberikan kemudahan investasi.
Namun saat ini, pemerintah justru membebani industri dalam negeri dengan berbagai pungutan, termasuk pajak. Seharusnya pemerintah mempertimbangkan, menghentikan impor barang dari luar negeri dan menerapkan bea masuk sementara, tanpa menunggu proses investigasi dumping.
Ketidaktepatan langkah pemerintah ini menambah beban industri, memengaruhi biaya produksi, upah, dan akses bahan baku. Sementara produk murah dari Cina diduga masuk ke Indonesia melalui jalur resmi maupun ilegal dan melibatkan oknum kepabeanan.
Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap industri lokal belum maksimal dan pemerintah lebih berpihak kepada importir. Situasi ekonomi yang memburuk ini berpotensi memengaruhi aspek sosial, seperti meningkatnya kriminalitas dan keretakan keluarga.
Perbedaan mendasar terlihat pada negara-negara dengan sistem pemerintahan berbasis kapitalisme yang hanya mementingkan keuntungan. Sebaliknya, sistem Islam mengatur hubungan luar negeri berdasarkan syariat dakwah dan jihad. Negara Islam akan berhati-hati dalam menjalin hubungan luar negeri dan memprioritaskan kepentingan rakyat.
Dalam konteks perdagangan, negara Islam akan memeriksa status negara mitra. Negara-negara yang terlibat dalam konflik melawan umat Islam, seperti AS, Isra3l, Cina, dan Myanmar, tidak akan dijadikan mitra dagang. Sementara dengan negara-negara yang tidak memerangi umat Islam atau memiliki perjanjian damai, perdagangan bisa dilakukan, tetapi dengan batasan tertentu, seperti menghindari impor barang haram dan berbahaya.
Negara Islam juga akan menciptakan iklim usaha yang kondusif dan aman, mendukung industri domestik dengan bantuan modal dan jaminan keamanan, serta membuat kebijakan yang mendukung kesejahteraan rakyat untuk meningkatkan daya beli. Untuk mencegah masuknya barang berbahaya, cukai akan diterapkan sesuai dengan ketentuan perdagangan Islam serta pengawasan yang ketat di perbatasan.
Tuti Kurniawati
Bandung [CM/NA]
Views: 16
