Dalam Islam, tidak boleh ada negosiasi dengan penjajah. Setiap tanah kaum muslim yang diduduki penjajah, wajib dibebaskan. Hal ini menjadi kewajiban umat Islam untuk membebaskan dengan jalan jihad.
CemerlangMedia.Com — Dalam pernyataan konferensi pers bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Merdeka, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan akan membuka peluang menjalin diplomasi dengan Isra3l jika Zi*nis tersebut mengakui Negara Palestina. Sementara itu, Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyarankan Presiden Prabowo untuk fokus dengan kemerdekaan Palestina dan tidak buru-buru menyampaikan pernyataan tersebut (30-05-2025).
Sejatinya tidak ada kompromi dengan penjajah Zi*nis Isra3l. Tanah Palestina adalah milik warga Palestina sepenuhnya, sedangkan Isra3l adalah penjajah yang wajib diusir dari bumi Palestina. Solusi dua negara/membuka diplomasi dengan Isra3l sama saja dengan memberikan “hadiah” kepada penjajah untuk menduduki tanah jajahannya.
Sejak awal mendeklarasikan kemerdekaannya, Indonesia tidak sekalipun menjalin hubungan dengan Isra3l dalam bentuk apa pun. Indonesia telah menunjukkan sikap tegas dengan mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk mencapai kemerdekaan.
Hal ini merupakan prinsip fundamental yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 untuk menghapus segala bentuk penjajahan. Oleh karenanya, pernyataan presiden yang akan membuka peluang menjalin hubungan diplomasi adalah kemunduran politik, walaupun menegaskan syarat pengakuan terhadap negara Palestina.
Pernyataan tersebut adalah bentuk pengkhianatan terhadap konstitusi, undang-undang, dan semangat kemerdekaan itu sendiri. Selain itu, hal ini dapat memberikan legitimasi internasional terhadap penjajah serta mengerdilkan semangat pejuang warga Palestina untuk mendapatkan kemerdekaannya.
Pernyataan tersebut juga dapat berpotensi memecah belah solidaritas dunia Islam dan makin melemahkan tekanan terhadap Zi*nis Isra3l laknatullah di mata internasional. Oleh karena itu, sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia, pernyataan tersebut memalukan dan sama sekali tidak menunjukkan sebagai perwakilan pernyataan rakyat.
Sebab bagaimanapun, membuka pintu diplomasi dengan Zi*onis Isra3l, meskipun dengan mengakui Negara Palestina, berarti mengakui penjajahan yang selama ini dilakukan Zi*nis Isra3l. Solusi dua negara memberi peluang Zi*nis Isra3l untuk memperluas dan melegitimasi tanah jajahannya menjadi miliknya.
Seharusnya, solusi dua negara harus ditolak secara total karena Palestina adalah tanah kaum muslim sejak ditaklukan oleh Umar bin Khattab pada 636 M. Oleh karenanya, haram untuk diberikan kepada penjajah, baik sebagian apalagi seluruhnya.
Dalam Islam, tidak boleh ada negosiasi dengan penjajah. Setiap tanah kaum muslim yang diduduki penjajah, wajib dibebaskan. Hal ini menjadi kewajiban umat Islam untuk membebaskan dengan jalan jihad.
Adapun upaya untuk membuka diplomasi dengan penjajah Isra3l adalah bentuk pengkhianatan. Hubungan diplomasi dengan Isra3l adalah pengakuan de facto bahwa Zi*nis Isra3l laknatullah adalah sebuah negara, bukan entitas penjajah dan ini tidak sah secara syariat.
Islam pun melarang adanya kerja sama, perjanjian damai, termasuk hubungan diplomatik dengan penjajah negeri kaum muslim. Oleh karena itu, pernyataan kepala negara ini adalah pelanggaran terhadap hukum syariat.
Pernyataan tersebut merupakan batil karena memberikan tempat kepada entitas penjajah untuk menempati tanah kaum muslim. Hal ini seperti terjebak pada solusi Barat yang memang berniat untuk mendudukkan Isra3l di tanah Palestina.
Adapun solusi terbaik untuk Palestina adalah pembebasan militer melalui jihad fii Sabilillah di bawah kepemimpinan negara Islam. Wajib bagi umat Islam untuk menegakkan kembali negara Islam. Bukan hanya untuk membebaskan Palestina, tetapi untuk hidup mulia di bawah naungan daulah yang menegakkan syariat Islam secara menyeluruh. Wallahu a’lam.
Hessy Elviyah, S.S.
Bekasi, Jawa Barat [CM/Na]
