Oleh: Hessy Elviyah, S.S.
Kontributor Tetap CemerlangMedia.Com
Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah (ibadah mahdoh), tetapi juga mengatur seluruh rangkaian kegiatan, termasuk sistem ekonomi. Sistem ekonomi Islam mampu mengatasi segala persoalan ekonomi dan tahan terhadap krisis moneter.
CemerlangMedia.Com — Pemerintahan baru harapan baru. Hal inilah yang diharapkan oleh seluruh lapisan masyarakat terhadap pemimpin yang baru saja dilantik untuk memimpin negeri ini. Kebijakan yang mampu membawa perubahan ke arah yang lebih baik di segala lini kehidupan merupakan harapan terbesar rakyat Indonesia, mengingat kondisi hidup saat ini jauh dari kata sejahtera, aman, dan damai.
Pemerintahan Prabowo-Gibran yang akan memimpin Indonesia 5 tahun kedepan mempunyai tim yang banyak dalam struktur pemerintahannya. Dari banyaknya tim atau kementerian diharapkan mampu bekerja lebih maksimal dalam mengurus rakyat, termasuk memperbaiki ekonomi yang telah karut marut selama pemerintahan sebelumnya.
Dalam hal ini, Presiden Prabowo Subianto banyak menempatkan orang-orang lama —orang-orang yang menjabat di era pemerintahan sebelumnya— di kursi menterinya. Menanggapi hal tersebut, Ronny P Sasmita selaku Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution mengemukakan bahwa dirinya pesimis terhadap adanya perubahan positif. Pasalnya, selama menjabat pada pemerintahan sebelumnya, para menteri lama tersebut tidak melakukan terobosan baru yang menonjol. Hal ini memunculkan keraguan untuk menumbuhkan ekonomi yang tinggi, sebab track record kinerja para menteri lama selama lima tahun ke belakang biasa saja (CNN.indonesia, 17-10-2024).
Oleh karena itu, untuk lima tahun yang akan datang bisa diprediksi, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak akan jauh berbeda dari saat ini atau bahkan lebih buruk lagi. Jika pemerintah menginginkan perubahan yang lebih baik, haruslah melakukan revolusi di segala bidang.
PR Negara
Banyak hal yang harus dibenahi agar Indonesia lebih baik lagi, khususnya bidang ekonomi yang menjadi indikator kesejahteraan rakyat. Hal-hal yang harus dilakukan, di antaranya:
Pertama, pemerintah baru haruslah mampu menciptakan stabilitas politik dan penegakan hukum yang adil. Kepastian hukum ini akan menciptakan kepercayaan masyarakat untuk mengembangkan bisnisnya sehingga mampu membuat perputaran roda ekonomi makin kencang.
Kedua, pembangunan infrastruktur, baik infrastruktur transportasi maupun infrastruktur digital. Pemerataan pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor, terutama di daerah terpencil yang selama ini sulit mendapatkan akses mobilitas. Hal ini pula dapat mengurai mobilitas sosial dari desa ke kota, sebab pemerataan pembangunan dapat membantu putra daerah mampu membangun wilayahnya dengan maksimal.
Ketiga, peningkatan sumber daya manusia. Poin ini berkaitan erat dengan pendidikan. Negara perlu mendorong pengajaran sains dan teknologi. Di sisi lain, pendidikan haruslah terakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
Keempat, pemanfaatan sumber daya alam (SDA). Pengawasan terhadap eksploitasi SDA serta memastikan praktik penambangan ramah yang berwawasan lingkungan. Sebab, eksploitasi alam yang berlebihan dapat menyebabkan bencana alam yang dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi.
Kelima, pengembangan sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Dukungan terhadap UMKM adalah bentuk kepedulian negara terhadap kondisi ekonomi rakyat. Dalam hal ini, negara haruslah memberi dukungan untuk menumbuhkan skill dalam berbisnis, dukungan modal tanpa bunga, serta dukungan pemasaran terhadap produk UMKM.
Jika hal-hal ini mampu dilakukan oleh negara, pertumbuhan ekonomi mampu melesat dengan cepat seperti yang diharapkan. Namun, hal ini akan sulit dilakukan, sebab sistem ekonomi kapitalistik masih saja menjadi asas penggerak perekonomian Indonesia.
Kapitalisme Tidak Bisa Membangkitkan
Ancaman kegagalan terhadap pertumbuhan ekonomi yang tinggi tampaknya masih terus membayangi. Pasalnya, kapitalisme masih saja mencengkeram negeri ini, padahal sistem ini cacat dan menjadi akar masalah dalam hidup, termasuk masalah ekonomi.
Sistem kapitalisme meniscayakan adanya gap ekonomi antara si kaya dan si miskin. Hal ini terjadi karena kekayaan berpusat hanya pada segelintir orang saja. Sementara sebagian besar masyarakat hanya memperoleh sebagian saja. Inilah yang memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat.
Di sisi lain, sistem ekonomi kapitalisme juga rentan terhadap eksploitasi tenaga kerja. Hal ini lantaran prinsip dasar kapitalisme yang memaksimalkan keuntungan sehingga perusahaan menekan biaya produksi, termasuk biaya tenaga kerja. Hal tersebut menyebabkan upah rendah, kondisi kerja yang buruk, serta adanya ketidakpastian dalam pekerjaan.
Di samping itu, resesi dan depresi ekonomi juga rentan terjadi dalam sistem kapitalisme. Ketidakstabilan ekonomi dalam sistem ini dapat menyebabkan terjadinya tsunami pengangguran sehingga berdampak pada penurunan kesejahteraan masyarakat.
Bukan hanya itu, dalam sistem ekonomi kapitalisme kerap kali terjadi ekploitasi sumber daya alam (SDA) yang berlebihan sehingga terjadi kerusakan lingkungan yang dapat menyebabkan bencana alam, polusi, dan perubahan iklim. Hal ini terjadi lantaran sistem kapitalisme hanya berorientasi pada keuntungan semata sehingga abai terhadap lingkungan.
Demikian juga, dalam sistem kapitalisme cenderung terjadi pengabaian terhadap kebutuhan sosial, seperti pendidikan dan kesehatan. Dalam sistem ini lebih memprioritaskan barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomi tinggi atau yang menguntungkan daripada yang memiliki nilai sosial tinggi, tetapi kurang menguntungkan. Dalam sistem ini pula pendidikan dan kesehatan menjadi barang ekonomi yang menyebabkan masyarakat bawah sulit menjangkaunya.
Hal lainnya dalam sistem kapitalisme adalah terdapatnya monopoli dan oligopoli. Perusahaan raksasa bisa menguasai pasar sehingga mengurangi persaingan serta dapat memainkan harga. Hal seperti ini dapat merugikan konsumen dan pelaku usaha kecil.
Demikianlah sistem ekonomi kapitalisme yang mempunyai banyak kecacatan dan tidak memihak kepada seluruh masyarakat. Dalam sistem ini, si kaya akan makin kaya dan si miskin menjadi “makanan” kaum kapital. Jika pemerintahan baru masih menggunakan sistem ekonomi kapitalistik, bisa dipastikan bahwa ekonomi Indonesia gagal tumbuh.
Meroket Bersama Islam
Sistem Islam adalah sistem yang sempurna. Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah (ibadah mahdoh), tetapi juga mengatur seluruh rangkaian kegiatan, termasuk sistem ekonomi. Sistem ekonomi Islam mampu mengatasi segala persoalan ekonomi dan tahan terhadap krisis moneter. Hal ini karena sistem ekonomi Islam berdasarkan hukum-hukum syariat yang sempurna. Beberapa pokok dalam sistem ekonomi Islam, di antaranya adalah pengaturan kepemilikan. Setidaknya ada tiga kepemilikan dalam Islam.
Pertama, kepemilikan individu, yakni mencangkup harta benda yang diperoleh dari data yang diperbolehkan dalam hukum Islam, seperti perdagangan, harta waris, dan hadiah. Namun, apabila individu memperoleh dari jalan haram, seperti melalui perjudian, riba, atau hasil penipuan, maka harta ini dianggap tidak sah dimiliki individu.
Kedua, kepemilikan umum. Harta ini tidak boleh dimiliki oleh individu atau kelompok masyarakat tertentu, salah satunya adalah sumber daya alam, seperti air, padang rumput, dan api/energi. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw. “Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara, yaitu padang rumput, air, dan api.” (HR Abu Dawud dan Ahmad).
Harta ini dikelola oleh negara dan dikembalikan manfaatnya untuk kemaslahatan rakyat. Harta tersebut diberikan dalam bentuk tunai ataupun dalam bentuk jaminan pendidikan, kesehatan, atau keamanan.
Ketiga, kepemilikan negara. Harta ini dikelola oleh negara dan dipergunakan untuk keperluan rakyat, contohnya tanah pertanian milik negara atau pertambangan yang hasilnya dapat disalurkan kepada rakyat melalui penyediaan layanan publik, pembangunan infrastruktur, dan lain sebagainya.
Selain pengaturan kepemilikan (milkiyah), Islam juga mengatur distribusi kekayaan. Hal ini penting, sebab dapat mencegah ketimpangan sosial dalam masyarakat. Ada beberapa instrumen dalam Islam untuk mendiskusikan kekayaan, di antaranya:
Pertama, zakat. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu dan dapat digunakan untuk membantu yang kurang mampu. Zakat memainkan peran penting dalam mendistribusikan harta dari si kaya kepada si miskin.
Kedua, sedekah dan wakaf. Hal ini juga dapat memperluas distribusi kekayaan dan mampu mengurangi kesenjangan ekonomi dalam masyarakat.
Ketiga, warisan (faraidh). Islam mengatur pembagian harta waris dengan adil menurut syariat. Hal ini dapat mencegah bertumpuknya harta dalam satu keluarga saja.
Keempat, larangan riba. Terkait hal ini Allah Swt. berfirman dalam surah Al-Baqarah, “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba.” (TQS Al-Baqarah [2]: 275).
Begitu pula dalam hadis Rasulullah saw., “Allah melaknat orang yang memakan (pemakai) riba, orang yang memberi riba, dua orang saksi, dan pencatat (dalam transaksi riba), mereka sama saja.” (HR Muslim dan Ahmad).
Riba atau pengambilan bunga dilarang dalam Islam karena dapat merugikan orang lain. Namun begitu, Islam memperbolehkan transaksi berbasis kemitraan dan investasi yang adil.
Di sisi lain, Islam juga melarang adanya monopoli karena dapat merugikan konsumen serta merusak keseimbangan pasar. Selain itu, praktik penimbunan (ihtikar) juga dilarang dalam Islam karena dapat menyebabkan kelangkaan barang dan tingginya harga. Jika hal ini terjadi, negara dengan konsep sistem Islam akan menindak tegas pelaku.
Oleh karena itu, Islam memandang peran negara sangat vital dalam mengatur perekonomian dan penerapan syariat secara total. Negara dapat membuat regulasi yang bisa mengintervensi pasar untuk mencegah praktik yang merugikan rakyat, seperti monopoli, permainan harga, ataupun penimbunan. Hal ini dilakukan untuk menciptakan stabilitas ekonomi yang berkeadilan.
Demikian pula aktivitas produksi dan konsumsi dalam sistem ekonomi Islam. Islam hanya memproduksi barang-barang yang halal saja. Islam tidak membenarkan produksi miras, narkoba, dan produk yang bertentangan dengan syariat lainnya.
Dalam hal konsumsi, Islam mengaturnya tidak hanya didasarkan pada kebutuhan, tetapi juga pertimbangan etika. Islam melarang keras pemborosan atau konsumsi berlebihan. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk hidup sederhana. Firman Allah Swt. terkait pemborosan,
“Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.” (QS Al Isra: 27).
Demikianlah sistem ekonomi Islam mengatur manusia. Jika ini diterapkan, akan dapat menghapus kemiskinan dan melejitkan taraf hidup masyarakat. Selain itu, sistem ekonomi Islam meniscayakan adanya solidaritas yang tinggi untuk saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Pun sistem ekonomi Islam mampu mencegah kekayaan menumpuk pada segelintir orang.
Hal ini dapat diterwujud tatkala peraturan Islam secara kafah ditegakkan di muka bumi, di bawah institusi negara yang berideologi Islam. Hal yang didapatkan ketika Islam memimpin peradaban adalah meroketnya ekonomi. Lebih dari itu, hidup penuh berkah dalam naungan sistem Islam yang sempurna. Insyaallah. Wallahu a’lam. [CM/NA]
