Oleh. Mia Kusmiati
(Kontributor CemerlangMedia.Com)
CemerlangMedia.Com — Orang miskin dilarang sakit, sebab sakit itu mahal. Pepatah ini sepertinya pantas disematkan kepada masyarakat Indonesia saat ini terutama untuk kalangan ekonomi menengah ke bawah.
Baru-baru ini Rumah Sakit Siloam Sepanjang Jaya mengadakan edukasi tentang efektivitas dan keamanan vaksin dengue pada anak dan dewasa. Hal ini dilakukan seiring dengan meningkatnya kasus demam berdarah atau dengue yang ditularkan vektor dengan penularan tercepat di dunia.
Di tahun 2022, jumlah kasus Dengue mencapai 143.226 dan mencapai jumlah kematian sebanyak 1.237 kasus. Menurut Dr. Reinaldo Alexander Spesialis Penyakit Dalam, vaksin bisa membantu mencegah gejala berat sebagai proteksi tubuh sehingga mengurangi beban pelayanan tenaga medis (gobekasi.id, 10-8-2023).
Namun, sayangnya, vaksin dengue hanya bisa didapatkan secara mandiri dan membelinya secara pribadi dengan kisaran harga 800—900 rb. Hingga saat ini belum ada informasi lanjut apakah pemerintah akan memberikan subsidi vaksin dengue atau tidak.
Kesehatan Merupakan Tanggung Jawab Pemerintah
Rasa ketakutan akan bahaya dari kasus dengue yang berpotensi mengancam nyawa pasti menghantui rakyat. Akan tetapi, di sisi lain mereka merasa tak berdaya karena uang yang harus dikeluarkan sangatlah besar.
Jaminan kesehatan yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah justru dipindah bebankan pada pundak-pundak rakyat yang akan menambah beban kehidupan ekonomi kian berat. Bagi mereka yang berpenghasilan besar mungkin tak ada masalah, tetapi bagi para pekerja harian, ini adalah musibah. Padahal semua rakyat punya hak dan akses vaksinasi yang sama tanpa terikat kondisi ekonomi.
Negara seharusnya melayani kebutuhan dasar rakyatnya termasuk di bidang kesehatan, tetapi pada praktiknya, rakyat dirugikan karena harus mengorek kocek lebih dalam demi mengakses biaya kesehatan yang seharusnya gratis. Indonesia yang sangat kaya akan sumber daya alamnya, tetapi sayang tak mampu menjamin kebutuhan dasar rakyatnya sendiri, bahkan dalam banyak kebijakannya terkesan memalak sehingga rakyat makin sengsara. Namun, berbanding terbalik dengan gencarnya pemerintah dalam membangun ibu kota baru dan infrastruktur yang memerlukan biaya besar.
Belum lagi Rancangan Undang Undang Kesehatan yang banyak dikritisi karena ada pergeseran dari kesehatan sebagai layanan (helath-care) menjadi kesehatan sebagai industry (helath-industry). Di salah satu poinnya mengatakan bahwa pembangunan kesehatan masyarakat makin terbuka sehingga menciptakan kemandirian dan mendorong perkembangan industri kesehatan nasional pada tingkat regional dan global yang artinya akan membuka lebar pintu liberalisasi kesehatan melalui gencarnya industrialisasi kesehatan.
Sudah menjadi sebuah kepastian jika industri selalu digerakkan pada kerangka cost and benefit-profit (untung dan rugi). Bila kesehatan terus dibiarkan menjadi industri dengan meninggalkan prinsip layanan, maka orang sakit akan menjadi objek eksploitasi guna meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Maka wajar jika ada kalimat yang menyatakan bahwa kesehatan telah menjadi komoditi oleh pemegang kebijakan di negeri.
Liberalisasi kesehatan membuat beban finansial rakyat untuk mengakses layanan kesehatan akan meningkat, padahal kesehatan adalah kebutuhan dasar setiap manusia karena dengan sehat bisa beraktivitas untuk kebaikan dirinya, keluarga, juga masyarakat, dan negara. Secara prinsip, ekonomi liberal tidak memperbolehkan negara memberikan subsidi kepada rakyatnya. Rakyat harus membayar apa yang mereka inginkan dari negara. Negara berfungsi hanya mengatur individu di dalam masyarakat, bukan menjamin kebutuhan pokok dan dasar rakyat.
Dalam pandangan sistem ekonomi liberal, intervensi negara kepada individu dianggap mengganggu keseimbangan pasar. Subsidi dianggap racun yang pada gilirannya bisa menghancurkan negara karena rakyat menjadi beban keuangan negara. Maka jangan heran jika negara dikelola berdasarkan kepentingan bisnis. Menurut pakar ekonomi syariah Arim Nasim, secara individu, mereka yang menjadi pejabat, secara umum, pola pikir mereka bukan untuk memberikan pelayanan pada rakyat, tetapi untuk mendapatkan tujuan duniawi. Ini adalah konsekuensi logis dari sistem demokrasi.
Cara Pandang Islam Tentang Kesehatan
Kesehatan adalah salah satu kebutuhan vital masyarakat yang pelayanannya dijamin negara. Negara menyediakan layanan kesehatan bagi semua lapisan rakyat secara gratis.
Salah satu fungsi negara dalam Islam adalah memelihara jiwa. Negara tidak boleh membiarkan nyawa rakyat melayang begitu saja, negara harus berusaha keras menjaga keselamatan rakyatnya bahkan haram hukumnya mengambil keuntungan dari penderitaan yang dialami rakyatnya.
Dalam pandangan Islam, negara ada untuk mengurus (riayah) rakyat bukan daulah jibayah atau negara pemalak yang memanfaatkan rakyat demi keuntungan kekuasaan. Negara bertugas memelihara urusan rakyat, menunaikan kemaslahatannya, menjamin kebutuhannya, dan menjaganya dari marabahaya. Menghalangi masyarakat dalam mendapatkan layanan publik yang seharusnya menjadi hak mereka adalah sebuah kezaliman, ini bertentangan dengan sabda Nabi saw.,“Siapa saja yang menyempitkan (urusan orang lain), niscaya Allah akan menyempitkan urusannya kelak pada hari kiamat.” (HR al-Bukhari)
Paradigma negara yang menerapkan sistem Islam dalam mengatur urusan rakyat adalah melayani dan bertanggung jawab sepenuhnya. Negara tidak mengeksploitasi atau menempatkan rakyat sebagai “pasar” untuk barang dan jasa kesehatan. Hanya saja, jaminan kesehatan yang baik hanya bisa diwujudkan dalam sistem pemerintahan yang tegak di atas paradigma dan aturan terbaik yakni akidah dan syariat Islam.
Tak ada jalan lain jika ingin kehidupan masyarakat terjamin selain kembali kepada sistem Islam. Tak perlu bukti lebih banyak lagi bahwa sistem kapitalsme ini membebani rakyat. Hanya Islam kafah di bawah naungan Khil4f4h jalan satu-satunya menuju kesejahteraan dan keberkahan hidup.
Wallahu a’lam bisshawab [CM/NA]
