Darurat Covid Berakhir, Ancaman Virus Masih Ada

Oleh. dr. Airah Amir

(Dokter dan Pemerhati Kesehatan Masyarakat)

CemerlangMedia.Com — Sejak pandemi Covid-19 mewabah di seluruh dunia pada awal tahun 2020, banyak negara yang mengambil tindakan darurat dengan memberlakukan lockdown, menghentikan kegiatan sosial, dan memberikan bantuan finansial kepada masyarakat yang terdampak. Namun, saat ini, WHO telah mengakhiri status darurat Covid-19, dan memberi kebebasan kepada masyarakat dalam menanggulangi penyebarannya. Meskipun demikian, virus masih tetap ada dan merupakan ancaman bagi kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, edukasi yang tepat perlu diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat mengambil tindakan preventif dan mengurangi risiko penyebaran virus.

Secara fakta kasus Covid-19 tetaplah ada di Indonesia. Jumlah akumulatif pada bulan Mei 2023 sebanyak 6.788.503 orang terkonfirmasi positif terinfeksi virus Corona dan terdapat kasus meninggal dunia sebanyak 21 orang. (liputan6.com)

Sedangkan jumlah kasus Covid-19 di Sulawesi Selatan, Dinas Kesehatan mencatat kasus Covid-19 mengalami kenaikan kasus sebanyak 26 kasus pada 4 mei lalu. Dengan demikian total kasus Covid-19 di Sulsel menjadi 149.093 kasus. (cnnIndonesia.com)

Sebenarnya Indonesia pada akhir tahun lalu, telah resmi mencabut kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada tanggal tanggal 30 Desember 2022. Kebijakan ini diambil setelah mengkaji dan mempertimbangkan perkembangan pandemi Covid-19 selama sepuluh bulan. (fajar.co.id)

Meskipun PPKM telah dihapus dan saat ini WHO telah mengakhiri status darurat Covid, kita harus tetap melaksanakan prokes agar terlindungi dari infeksi Covid-19 karena risiko gejala berat sampai kematian tetap ada, utamanya bagi kelompok usia tua, kelompok komorbid atau bagi orang yang pernah tertular Covid-19, dan bagi yang belum mendapatkan vaksinasi. Meskipun jumlah kasus yang tercatat menurun, namun virus tetap saja ada di sekitar kita. Masyarakat perlu tetap waspada dan mengambil tindakan preventif yang diperlukan,

Edukasi yang tepat dan akurat tentang kondisi pandemi Covid-19 perlu diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan. Sebagian besar orang telah memahami cara penyebaran virus dan tindakan pencegahan yang harus dilakukan, seperti mencuci tangan secara teratur, menggunakan masker, menjaga jarak sosial, dan menghindari kerumunan. Namun, masih ada sebagian kecil masyarakat yang belum memahami betul tentang penyakit ini dan belum memahami tindakan preventif yang harus diambil. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan edukasi yang tepat dan akurat tentang penyakit Covid-19 dan tindakan pencegahan yang harus diambil.

Terkait status darurat Covid yang telah diakhiri dan isu perubahan status pandemi menjadi endemi, Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah tengah menyusun protokol strategi perubahan status pandemi menjadi endemi. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana prosedur pembiayaan perawatan pasien Covid-19 selanjutnya? Sebab selama ini pasien Covid-19 yang dirawat di rumah sakit ditanggung oleh pemerintah karena status pandemi. Juru bicara vaksinasi Covid-19 dari Kemenkes Siti Nadia Tirmizi mengatakan bahwa pembiayaan perawatan pasien Covid-19 akan dilakukan mandiri oleh pasien. (kompas.com)

Kebijakan ini menunjukkan kepada kita bahwa masyarakat harus semakin mandiri dalam mencegah penularan, mendeteksi gejala, dan mencari pengobatan yang justru menunjukkan bentuk lepas tangan pemerintah atas nasib rakyatnya.

Pandemi Covid-19 telah memberikan banyak pelajaran bahwa sepanjang wabah ini terjadi, hampir semua negara tak mampu berbuat banyak, apalagi di negara kita yang kebijakannya justru membuat rakyat bingung. Semoga usaha mengakhiri status darurat Covid oleh WHO bukanlah hanya menjadi sebuah opsi angkat tangan sebab mengatasi pandemi Covid-19 membutuhkan usaha yang tidak ringan dan waktu yang berkepanjangan.

Inilah yang terjadi jika pemerintah tidak menjalankan fungsi pengurusan dan pemeliharaan kesehatan rakyatnya. Berbeda dengan pemerintahan yang dijalankan diatas landasan iman yang membawa kebaikan dan keberkahan bagi seluruh alam. Sebab, senantiasa menempatkan urusan masyarakat sebagai urusan utama, apalagi soal nyawa. Pun dalam kasus Covid-19, sudah selayaknya pemerintah mengutamakan kepentingan rakyat sendiri. Termasuk kondisi perekonomian akibat pandemi yang berimbas atas sebagian masyarakat akan mudah ditangani oleh pemimpin amanah dan tidak korupsi.

Di bidang kesehatan, peningkatan imunitas masyarakat terjamin dengan adanya fasilitas untuk mewujudkan pola hidup yang sehat termasuk pemenuhan semua kebutuhan dasar individu, pelayanan kesehatan gratis dan berkualitas termasuk akses untuk tes Covid-19 yang akurat dan cepat. Demikian juga pemerintah men-support segala usaha penelitian untuk mengatasi akibat dari penyakit Covid ini. Termasuk memastikan fasilitas kesehatan tersedia dan siap untuk diakses jika terjadi lonjakan kasus yang tiba-tiba.

Akhirnya tindakan eradikasi terhadap kasus Covid harus dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan di seluruh dunia khususnya di Indonesia. Dan hal ini hanya bisa terjadi jika pemimpin negara betul-betul menjalankan fungsinya untuk mengurus rakyatnya dengan landasan iman dan memiliki sifat amanah atas setiap tanggung jawab kepemimpinan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Wallahu a’lam. [CM/NA]