Oleh: Neni Nurlaelasari
(Kontributor Tetap CemerlangMedia.Com)
CemerlangMedia.Com — Pariwisata merupakan salah satu sektor yang mendatangkan pundi-pundi rupiah dengan singkat. Dengan memoles keindahan alam yang ada, sektor wisata terbukti mampu meningkatkan kunjungan wisatawan. Derasnya kunjungan wisatawan tentu mendorong adanya kegiatan ekonomi di sekitar lokasi wisata. Oleh karena itu, tidak heran jika sektor pariwisata terus digenjot untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi, termasuk digalakkannya program desa wisata.
Demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menargetkan dibentuknya 6.000 desa wisata selama 2024. Program desa wisata sebanyak 6.000 ini nantinya dapat berkontribusi 4,5 persen terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) nasional. Jika program ini berhasil, ada penambahan 4,4 juta lapangan kerja di bidang ekonomi kreatif (Republika.co.id, 18-02-2024).
Desa wisata saat ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi. Mungkinkah desa wisata mampu mewujudkan kesejahteraan hingga pertumbuhan ekonomi? Benarkah masyarakat akan mendapatkan manfaat besar dengan adanya desa wisata?
Desa Wisata Ilusi Kesejahteraan ala Kapitalisme
Desa wisata yang digaungkan mampu meningkatkan kesejahteraan dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi, tidak ubahnya mengalihkan tanggung jawab negara dengan dalih kemandirian dan pemberdayaan masyarakat. Menjadikan sektor pariwisata sebagai penopang ekonomi dengan meninggalkan pengolahan sumber-sumber kekayaan alam yang strategis merupakan tindakan yang keliru. Sebab, sektor pariwisata memiliki lebih banyak resiko dibandingkan keuntungan materi yang didapatkan. Resiko yang menjadi ancaman yaitu adanya liberalisasi dan eksploitasi alam, serta resiko sosial, termasuk budaya dan gaya hidup.
Bahaya liberalisasi dan eksploitasi alam bisa terjadi dalam program desa wisata. Dalih kemandirian dan pemberdayaan masyarakat tentu berpotensi mengundang masuknya para investor. Sebab, operasional desa wisata dan berbagai fasilitas wisata tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sementara itu, investasi merupakan cara instan mendapatkan dana segar demi terwujudnya program yang dirancang. Investasi sektor pariwisata bisa berpotensi menjerat desa dalam lingkaran liberalisasi dan ekploitasi. Pengusaha yang berinvestasi tentu bertujuan mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin. Oleh karena itu, ekploitasi alam dan liberalisasi terbuka lebar sebagai balas jasa atas dana segar yang digelontorkan.
Bukan hanya itu, bahaya sosial terkait dengan budaya dan gaya hidup tentu tidak bisa dihindari. Desa wisata yang menampilkan keaslian tempat dan budaya yang ada tidak bisa lepas dari tradisi warisan nenek moyang. Berbagai budaya dan ritual masyarakat zaman dahulu tidak dimungkiri lebih banyak melanggar syariat Islam, seperti adanya tahayul, khurafat, serta kepercayaan animisme dan dinamisme yang membahayakan akidah umat. Selain itu, gaya hidup para wisatawan bisa memengaruhi pandangan masyarakat. Aktivitas wisatawan seperti pacaran, seks bebas, beredarnya khamar, dan gaya hidup bebas akan dibiarkan demi mendatangkan wisatawan ke daerah tersebut.
Memang benar, desa wisata bisa membuka peluang dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Akan tetapi, lapangan pekerjaan yang tersedia bersifat sementara. Sebab, sektor pariwisata biasanya hanya ramai saat musim liburan dan momen-momen tertentu. Sementara hari-hari biasa, sepinya pengunjung tentu berpengaruh besar dalam hal pendapatan. Oleh karena itu, menjadikan desa wisata tonggak ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat rasanya masih jauh dari harapan.
Di sisi lain, sumber kekayaan alam yang ada, sangat sedikit dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Sumber daya alam lebih banyak dieksploitasi oleh para kapitalis, baik swasta maupun asing. Inilah wajah asli sistem kapitalisme yang diterapkan. Sistem yang mengejar keuntungan materi, menghalalkan eksploitasi dan liberalisasi SDA oleh oligarki. Alhasil, negara tidak mampu menciptakan lapangan kerja yang memadai dan lebih melirik sektor pariwisata untuk kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi.
Islam Wujudkan Kesejahteraan
Kesejahteraan yang didambakan setiap manusia sejatinya hanya mampu diwujudkan dalam sistem Islam. Dalam pandangan Islam, kesejahteraan rakyat merupakan tanggung jawab negara. Dalam pelaksanaannya, negara mengelola seluruh sumber daya alam yang dimiliki, kemudian hasilnya untuk rakyat. Sebab, dalam Islam, sumber daya alam haram dikuasai oleh swasta maupun asing.
Negara dalam sistem Islam pun bertanggung jawab menciptakan lapangan pekerjaan bagi rakyat. Dengan mengelola sumber daya alam dan berdirinya berbagai industri, lapangan pekerjaan akan terbuka lebar. Selain itu, upaya negara dalam menciptakan lapangan pekerjaan, yaitu dengan cara memanfaatkan lahan-lahan kosong dan mendorong produktivitas lahan. Dalam Islam, tanah yang terbengkalai selama tiga tahun akan diambil oleh negara untuk diberikan kepada orang yang mau dan mampu mengolahnya agar produktif. Alhasil, sulitnya mendapatkan pekerjaan tidak akan dialami rakyat.
Sementara itu, sektor pariwisata dalam Islam tidak dijadikan sebagai penopang dalam membuka lapangan pekerjaan, mewujudkan kesejahteraan, dan pertumbuhan ekonomi. Wisata dalam pandangan Islam hanya merupakan jalan dalam mensyukuri nikmat alam untuk bertafakur kepada Allah. Oleh karena itu, dalam Islam tidak diperlukan membuka desa wisata seperti dalam sistem kapitalisme. Ini karena fungsi negara dalam Islam adalah melayani rakyat. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah saw.,
“Imam/khalifah itu laksana penggembala dan hanya dialah yang bertanggung jawab terhadap gembalaannya.” (HR Bukhari dan Muslim).
Dengan demikian, sudah saatnya menerapkan Islam secara menyeluruh (kafah) dan mencampakkan sistem kapitalisme agar kesejahteraan terwujud tanpa melanggar syariat Islam serta membahayakan akidah umat. Wallahu a’lam bisshawwab. [CM/NA]
