Header_Cemerlang_Media

Konflik Agraria dan Hukum Islam Seputar Tanah

Bagikan tulisan ini agar semakin bermanfaat !

Facebook
Twitter
Telegram
Pinterest
WhatsApp

Oleh: Yuli Ummu Raihan
(Penulis Peduli Umat)

CemerlangMedia.Com — Konflik agraria terus menjadi permasalahan, baik antar individu maupun individu dengan penguasa. Hal ini tentu butuh penyelesaian yang benar-benar menyelesaikan masalah, bukan sekadar solusi tambal sulam yang membuat konflik agraria ini terus terjadi. Dilansir dari CNN Indonesia (24-9-2023), selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo, konsorsium pembaruan agraria mengungkapkan konflik yang telah terjadi sebanyak 2.710 dengan melibatkan 5,8 juta hektare tanah dan berdampak pada 1,7 juta keluarga di seluruh wilayah Indonesia.

Konflik agraria ini kian masif karena adanya proyek strategis nasional atau PSN. Salah satunya kasus yang masih jadi perbincangan publik hari ini yaitu proyek Rempang Eco-City di Kepulauan Riau. Ada juga kasus proyek Lumbung Pangan Nasional di Sumatra Utara, pembangunan Sirkuit Mandalika di NTB, penambangan batuan andesit di Desa Wadas, pembangunan waduk Sepaku Sempit untuk proyek IKN di Kaltim, pembangunan bandara dan kilang minyak di Air Bangis Sumbar, proyek tambang pasir Royal Boskalis, proyek pulau Komodo dan masih banyak kasus lainnya.

Slogan PSN “Terus Melaju Menuju Indonesia Maju” hanya pemanis. Buktinya, proyek-proyek ini hanya membuat luka dan menyisakan pilu bagi rakyat yang lahannya terdampak. Belum lagi konflik ini membuat aparat dan rakyat selalu bersitegang dan tidak jarang berujung kekerasan fisik dan penangkapan terhadap rakyat yang tidak setuju dengan keputusan pemerintah. Kejadian ini membuat kita berpikir ulang tentang slogan kedaulatan di tangan rakyat. Faktanya, siapa yang berkuasa, dialah yang menang. Atas nama investasi hak rakyat dirampas, ini adalah kezaliman yang nyata. Bukan lagi sekadar masalah relokasi dan ganti rugi saja.

Akar Masalah Konflik Agraria

Sesungguhnya akar permasalahannya adalah karena penerapan sistem kapitalisme yang memberikan izin kepada para kapitalis untuk mengeksploitasi SDA secara masif. Mereka diberikan karpet merah untuk terus merampas potensi negeri ini dan memperkaya diri. Menurut Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika, konflik agraria ini terjadi di seluruh sektor pembangunan mulai dari pertanian, tambang, hingga pembangunan properti. Semua proyek ini adalah ambisi oligarki untuk mengeruk keuntungan dari Indonesia berkedok investasi.

Dalam sistem kapitalisme, kepemilikan atas lahan/ tanah bergantung dari selembar kertas bernama sertifikat. Meskipun sebuah lahan/ tanah telah dihuni dan dikelola secara turun-temurun, jika tidak memiliki sertifikat, maka dianggap ilegal. Negara boleh mengambilnya sekalipun secara paksa. Sudah bukan rahasia lagi jika dalam sistem kapitalisme urusan birokrasi (surat menyurat) bisa terjadi potensi kecurangan. Sertifikat bisa saja dipalsukan bahkan digandakan serta disalahgunakan.

Hukum Islam Seputar Tanah

Dalam Islam semua kekayaan/ harta ini adalah milik Allah Swt.. Dalam QS Al-Hadid ayat 2, Allah berfirman, “Kepunyaan-Nyalah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

Jadi, lahan atau tanah adalah milik Allah Swt. dan manusia diberi izin untuk memilikinya dengan sejumlah cara, yaitu dengan menghidupkan tanah yang belum ada pemiliknya (tanah mati), dengan jual beli (dengan keridaan/ tanpa paksaan), waris, hibah, memagari tanah (tahjir), dan pemberian negara kepada rakyat (iqtha’).

Menghidupkan tanah mati bisa berarti memanfaatkan tanah yang tidak ada pemiliknya dan belum dimanfaatkan orang lain dengan cara menanaminya, dan membangun bangunan di atasnya. Kepemilikan ini otomatis akan hilang jika lebih dari tiga tahun tanah tersebut tidak dikelola/ ditelantarkan. Negara berhak mengambilnya dan memberikan tanah tersebut kepada orang lain yang mampu mengelolanya.

Dalam Islam, negara boleh mengambil tanah rakyat untuk kepentingan dan kemaslahatan umum dengan jalan jual beli atas dasar keridaan si pemilik tanah. Jika pemilik tanah tidak mau, maka negara tidak boleh memaksa, apalagi sampai mengerahkan aparat untuk menggusur paksa. Jika pemilik tanah rida, negara akan memberikan ganti untung yang mana pemilik tanah tidak akan dirugikan.

Khusus untuk lahan pertanian, Islam melarang untuk menyewakannya baik sewanya berupa uang atau yang lain. Rasulullah saw. bersabda dalam HR Muslim, “Rasulullah saw. telah melarang pengambilan sewa atau sebagian atas tanah.”

Sementara jika selain lahan pertanian, maka boleh dimanfaatkan/ disewakan untuk tempat peristirahatan, tempat diskusi, gudang, dan lainnya. Sungguh keadilan atas status kepemilikan tanah hanya bisa kita rasakan ketika aturan Islam diterapkan secara kafah sehingga konflik agraria yang meninggalkan kisah pilu yang menyayat hati tidak akan pernah terjadi.

Sebuah kisah masyhur pernah terjadi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang didatangi oleh seorang Yahudi yang tidak terima rumahnya digusur untuk pembangunan masjid, padahal sudah diberikan ganti untung 15 kali lipat dari harga tanah normal pada saat itu. Kemudian Umar memberikan sepotong tulang yang digores dengan pedangnya dan diminta diberikan kepada Gubernur Amr bin Ash di Mesir. Akhirnya masjid yang telah dibangun itu dibongkar dan rumah Yahudi tadi dibangun kembali. Melihat keadilan Islam, orang Yahudi tadi akhirnya mengikhlaskan tanahnya untuk pembangunan masjid dan hatinya tersentuh sehingga ia masuk Islam.

Kisah ini adalah bukti bahwa Islam adalah agama yang sempurna, hukum-hukumnya memberikan kemaslahatan bagi semua dan menjadi solusi atas segala permasalahan serta mencegah terjadinya konflik. Ingatlah pesan Baginda Rasulullah saw. “Barang siapa yang mengambil sejengkal tanah secara zalim, maka kelak akan dikalungkan kepadanya tujuh lapisan bumi.”
Wallahua’lam bisshawwab.

Loading

Disclaimer: Www.CemerlangMedia.Com adalah media independent yang bertujuan menampung karya para penulis untuk ditayangkan setelah diseleksi. CemerlangMedia.Com. tidak bertanggung jawab atas akibat langsung ataupun tidak langsung dari semua teks, gambar, dan segala bentuk grafis atau konten yang disampaikan pembaca atau pengguna di berbagai rubrik yang tersedia di web ini, karena merupakan tanggung jawab penulis atau pengirim tulisan. Tulisan yang dikirim ke CemerlangMedia.Com tidak boleh berbau pornografi, pornoaksi, hoaks, hujatan, ujaran kebencian, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Silakan mengirimkan tulisan anda ke email  : cemerlangmedia13@gmail.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Tulisan Terbaru

Badan Wakaf Al Qur'an