Oleh: Rina Herlina
(Kontributor Tetap CemerlangMedia.Com)
CemerlangMedia.Com — Kabar terbaru menyebutkan bahwa dalam tiga tahun terakhir (2021—2023), yakni selama masa kepemimpinan Bupati Safaruddin, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Limapuluh Kota mengalami peningkatan yang signifikan. Padahal tahun-tahun sebelumnya, menurut data BPS, pengangguran terbuka Limapuluh Kota cukup kecil, yakni sekitar 2,25 persen dibanding Payakumbuh dengan 6,47 persen (sumbarkita.id, 19-06-2024).
Fenomena banyaknya pengangguran tidak hanya ada di Kabupaten Limapuluh Kota, tetapi meliputi seluruh wilayah Sumbar. Bahkan, nyaris seluruh wilayah di Indonesia mengalami tingkat pengangguran yang tinggi. Mirisnya lagi, gen Z mendominasi menjadi kalangan yang paling banyak menganggur.
Jika dilihat dari keadaan sumber daya alam, Indonesia ini memiliki kekayaan yang melimpah ruah. Hal ini menjadi ironi yang memilukan. Siapa sebenarnya yang mengelola kekayaan alam Indonesia dan bermuara kepada siapa? Mengapa rakyat tidak menikmatinya dan kesulitan mencari pekerjaan di negerinya sendiri?
SDA Dikelola Asing
Jika kita telusuri secara mendalam, salah satu penyebab banyaknya pengangguran adalah akibat kekayaan alam yang ada saat ini, pengelolaannya diserahkan kepada swasta, bahkan asing. Tenaga kerjanya juga memakai tenaga kerja asing karena alasan tenaga kerja di dalam negeri tidak kompeten. Sungguh memilukan nasib rakyat, jangankan mendapatkan pekerjaan yang layak, tenaganya saja tidak dihargai dan dianggap tidak selevel dengan tenaga kerja dari luar.
Seharusnya negara sebagai pelindung rakyat memberikan solusi kepada masyarakat agar tenaga kerja dalam negeri mampu bersaing dengan tenaga kerja dari luar. Bukan merekrut tenaga kerja dari luar dan membiarkan tenaga kerja dalam negeri mati secara perlahan.
Sungguh janggal perangai pemimpin negeri, rakyatnya sendiri tidak diberdayakan dan dianak tirikan, tetapi rakyat dari negara lain sangat dianak emaskan. Penguasa lebih berpihak pada kepentingan para pemilik modal sehingga rela menumbalkan nasib rakyatnya sendiri.
Jika demikian, wajar adanya tingkat kriminalitas yang juga begitu tinggi. Sebab, rakyat yang cenderung hidup di bawah garis kemiskinan pada akhirnya akan melakukan berbagai cara untuk bertahan hidup, sekalipun harus melakukan tindak kriminal.
Rakyat lelah menunggu janji-janji penguasa untuk menyejahterakan karena pada akhirnya, janji tersebut tidak akan pernah terealisasi. Kesibukan para pemimpin bukan untuk kepentingan rakyat, tetapi untuk kepentingan perut pribadi dan kelompoknya.
Rakyat jengah dengan kehidupan yang makin hari kian tidak menentu. Sulitnya mencari pekerjaan, harga-harga kebutuhan pokok naik, biaya pendidikan anak juga tinggi, dan masih banyak lagi kesulitan-kesulitan hidup yang harus mereka jalani di negeri yang katanya “gemah ripah loh jinawi” ini. Setiap kebijakan yang diambil pemangku kebijakan tidak pernah menguntungkan rakyat.
Kebijakan tersebut justru hanya menguntungkan segelintir orang, yaitu para kapitalis. Tidak jarang, akibat kesulitan hidup yang terus mengimpit, rakyat yang tidak memiliki fondasi akidah yang kuat justru mengambil jalan pintas seperti bvnvh diri. Rakyat berpikir, selesailah sudah kesulitan yang dialami. Sungguh menyedihkan!
Negara Garda Terdepan Melindungi Rakyat
Namun, tidak demikian dengan negara dalam sistem Islam. Negara justru hadir sebagai garda terdepan dalam melindungi dan menyejahterakan rakyat. Orientasi kebijakan yang diambil adalah untuk kemaslahatan umat.
Wajib bagi negara untuk menyediakan lapangan pekerjaan guna memenuhi kebutuhan rakyat. Sebab, dengan bekerja, rakyat akan mampu memenuhi kebutuhan mendasar keluarganya.
Bagi para pencari nafkah yang bertanggung jawab atas kelangsungan hidup keluarganya, maka negara wajib menyediakan lapangan pekerjaan yang mumpuni. Negara juga akan memberikan pelatihan-pelatihan jika memang itu perlu dilakukan. Negara akan memastikan bahwa kebutuhan pokok setiap rakyat terpenuhi dan tidak mempersulit mereka dalam mencari pekerjaan.
Dalam Islam, negara hanya sibuk untuk mengurusi kepentingan rakyat, bukan kepentingan yang lain, apalagi pihak asing. Jika pun harus melakukan kerja sama dengan pihak asing, dapat dipastikan kerja sama tersebut adalah untuk kepentingan rakyat dan harus menguntungkan untuk rakyat.
Kerja sama juga tidak dilakukan dengan sembarang negara, apalagi negara yang jelas-jelas memusuhi Islam. Dapat dipastikan tidak ada kerja sama apa pun dengan negara yang menunjukkan permusuhannya terhadap Islam.
Kekayaan alam yang ada akan dikelola dengan sebaik-baiknya oleh negara untuk kepentingan rakyat. Negara akan mampu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat dengan pendapatan-pendapatan yang diperoleh dari hasil kekayaan alam yang dimiliki.
Tidak akan ada lagi kecemasan tentang hari esok makan apa karena negara sudah memenuhi kebutuhan rakyat dengan baik. Rakyat hanya akan disibukkan dengan melakukan ketaatan kepada Allah Swt. karena negara pun akan mendorong mereka agar selalu taat dan senantiasa hidup dalam koridor yang telah ditentukan oleh Islam.
Semua itu hanya dapat terwujud jika negara mau menerapkan syariat Islam secara menyeluruh di dalam kehidupan. Sebab, peraturan dan hukum yang bersumber dari Allah Sang Pencipta pasti membawa rahmat dan keselamatan bagi seluruh alam. Untuk itu, sudah saatnya kita semua mau kembali diatur dengan aturan yang datang dari Allah agar rahmat dan keselamatan menaungi kita semuanya. Wallahu a’lam [CM/NA]
