Header_Cemerlang_Media

BISKITA, Bukan demi Kesejahteraan “Kita”

Bagikan tulisan ini agar semakin bermanfaat !

Facebook
Twitter
Telegram
Pinterest
WhatsApp

CemerlangMedia.Com — Kenyamanan bertransportasi bagi penduduk Bekasi amatlah didamba. Di tengah hiruk-pikuk jalan padat, sebagai salah satu pusat kota industri Indonesia, Bekasi menjadi wilayah sentral masyarakat beraktivitas mencari nafkah. Dampaknya, Bekasi juga menjadi kawasan padat penduduk yang membutuhkan moda transportasi sebagai sarana penunjang kebutuhan mereka.

Itulah sebabnya, Pemerintah Kota Bekasi membuat terobosan baru dengan memperkenalkan BISKITA Trans Bekasi Patriot hasil kerja sama dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan. Rute yang dilewati mencakup Summarecon Bekasi—Vida Bantargebang, dengan trayek yang terintegrasi dan menjangkau pengguna LRT jabodetabek. Tersedia 15 unit yang dilengkapi fasilitas WiFi, CCTV dan alat pembayaran digital (29-2-2024).

Namun, kehadiran BISKITA ini mendapat penolakan dari sopir angkot K-11 rute Bantar Gebang—Terminal Bekasi (PP). Mereka khawatir, kehadiran BISKITA akan mengurangi penghasilan yang saat ini sudah dirasakan sepi karena bersaing juga dengan ojol. Selain itu, BISKITA Trans Bekasi Patriot hadir tanpa ada pemberitahuan dari instansi terkait atau Pemkot Bekasi kepada mereka, pun perihal sopir angkot K-11 yang dapat menjadi sopir BISKITA. Pihak Dishub menilai, aksi yang dilakukan sopir angkot K-11 hanya karena adanya miskomunikasi saja.

Tidaklah demikian jika kita menelaah lebih dalam. Penolakan yang dilakukan sopir angkot K-11 adalah indikasi sistem pengaturan moda transportasi wilayah Bekasi yang karut-marut. Bagaimana tidak, beberapa jenis angkutan bisa mempunyai rute yang sama. Belum lagi adanya transportasi online yang sangat diminati masyarakat karena kepraktisannya dan dapat menjangkai segala rute yang diinginkan. Apakah hal ini tidak menjadi persoalan bagi rakyat kecil sebagai supir angkot yang pastinya kalah bersaing dari segi fasilitasnya?

Memang amatlah baik apabila peluncuran BISKITA Trans Bekasi Patriot ditujukan untuk mengatasi jumlah kendaraan yang membeludak di jalan. Bahkan, di saat jam-jam sibuk, volume kendaraan pribadi hingga ojek online tumpah ruah memadati jalan. Namun, hal ini tidak dapat menjadi solusi yang solutif, malah menimbulkan masalah baru yang lebih pelik.

Ditambah lagi, harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terus menanjak dan pajak kendaraan yang tidak mungkin diabaikan sehingga ongkos angkot pun terdampak mahal. Tentu para penumpang akan lebih memilih menggunakan kendaraan sendiri atau ojol yang lebih ekonomis. Tak ayal lagi, kehilangan mata pencaharian bagi sopir angkot dan rakyat kecil tentu makin mengguncang ekonomi keluarga mereka yang sudah terpuruk.

Belum lagi jika kenyamanan masyarakat akan ojek online dan kendaraan pribadi masih menjadi prioritas, maka peluncuran BISKITA akan makin menambah padat dan semrawutnya kondisi jalan. Tampaklah jelas, kebijakan yang diambil Pemerintah Kota Bekasi seperti tambal sulam serta tidak memberikan solusi mendasar bagi masyarakat Bekasi.

Pemilihan sistem yang baik dalam pengaturan semua bentuk permasalahan yang dihadapi masyarakat adalah jalan terbaik untuk mendapatkan solusi terbaik. Pengaturan transportasi dalam sistem Islam harus mempunyai pertimbangan matang akan sebab dan akibat kebijakan yang dipilih. Apakah akan berdampak pada kesejahteraan atau menurunnya ekonomi rakyat.

Begitu juga dengan urgensi permasalahan yang dihadapi, jika tidak mendesak, negara dapat menunda atau bahkan meniadakan tambahan moda transportasi. Sebab, masih ada moda transportasi lain yang bisa menunjang kebutuhan rakyat, yaitu angkot dan ojek online.

Negara pun dapat memfasilitasi dan memberikan edukasi kepada sopir-sopir angkot untuk memberikan pelayanan maksimal kepada penumpang. Alhasil, angkot dapat menjadi pilihan transportasi prioritas bagi masyarakat sehingga tidak mematikan mata pencaharian mereka. Harga BBM pun tentunya akan sangat diperhatikan oleh negara demi terjangkaunya tarif angkot.

Selain itu, prinsip utama negara dalam sistem Islam adalah pelayanan publik. Penguasa murni melayani rakyat tanpa embel-embel bisnis dan mencari keuntungan atas setiap kebijakan transportasi bagi masyarakat, apalagi memanfaatkan dan mengeksploitasi rakyat demi mendapatkan keuntungan pribadi atau segelintir orang yang berada di balik “penguasa.” Ini karena setiap pemimpin pasti akan dimintai pertanggungjawabannya kelak oleh Allah Swt..

Nilma Fitri, S. Si.
Bekasi [CM/NA]

Loading

Disclaimer: Www.CemerlangMedia.Com adalah media independent yang bertujuan menampung karya para penulis untuk ditayangkan setelah diseleksi. CemerlangMedia.Com. tidak bertanggung jawab atas akibat langsung ataupun tidak langsung dari semua teks, gambar, dan segala bentuk grafis atau konten yang disampaikan pembaca atau pengguna di berbagai rubrik yang tersedia di web ini, karena merupakan tanggung jawab penulis atau pengirim tulisan. Tulisan yang dikirim ke CemerlangMedia.Com tidak boleh berbau pornografi, pornoaksi, hoaks, hujatan, ujaran kebencian, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Silakan mengirimkan tulisan anda ke email  : cemerlangmedia13@gmail.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Tulisan Terbaru

Badan Wakaf Al Qur'an