Header_Cemerlang_Media

Korupsi Merajalela, Inikah Dampak Negatif Kapitalisme?

Bagikan tulisan ini agar semakin bermanfaat !

Facebook
Twitter
Telegram
Pinterest
WhatsApp

CemerlangMedia.Com — Kasus korupsi seakan tiada habisnya di negeri tercinta ini. Setiap saat kita disuguhi berita terbaru terkait adanya kasus korupsi disetiap lini kehidupan dan hampir diseluruh Indonesia. Yang terbaru adalah ditetapkannya tiga orang tersangka aparatur sipil negara (ASN) oleh kejaksaan negeri Kota Bukittinggi Sumbar bersama empat karyawan swasta yang berasal dari rekanan proyek. Mereka diduga menyalahgunakan uang negara dalam proyek pengelolaan Pasar Atas anggaran 2020 dan 2021 (9-8-2023).

Makna korupsi menurut KBBI adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara semisal perusahaan, organisasi, yayasan dan yang lainnya untuk sebuah keuntungan baik pribadi ataupun orang lain. Nah, Jack Bologne Gone dalam salah satu teorinya tentang korupsi menyebutkan bahwa faktor pemicu seseorang melakukan tindak korupsi adalah jiwa serakah yang ada pada pribadi pelaku, adanya kesempatan, kebutuhan yang sangat mendesak, dan pengungkapan.

Di antara beberapa faktor tersebut, keserakahanlah yang sangat berpotensi dimiliki oleh setiap manusia dan sangat erat kaitannya dengan individu pelaku korupsi tersebut. Ternyata korupsi juga tidak melulu tentang uang, tetapi bisa berbentuk waktu (korupsi waktu). Maka dari itu, manusia sebagai makhluk sosial harus senantiasa menjaga ketepatan waktu dalam segala hal terlebih di dalam melayani kepentingan khalayak ramai, tentu kita semua harus mengedepankan integritas.

Sementara itu, dampak negatif yang akan muncul dari korupsi adalah ketimpangan pendapatan dan memunculkan kemiskinan relatif terhadap lingkungan. Alur korupsi yang terus-menerus akan makin menimbulkan kemiskinan akut di masyarakat. Korupsi akan makin membuat rakyat miskin kian menderita karena mahalnya harga pelayanan publik dan kesehatan. Persis seperti yang dialami rakyat saat ini. Belum lagi pengentasan kasus kemiskinan yang sangat lambat, juga terbatasnya akses untuk masyarakat miskin, adanya peningkatan angka kriminalitas, dan yang terakhir yaitu solidaritas sosial yang makin langka. Ini semua merupakan dampak buruk dari mengguritanya kasus korupsi saat ini dan sedang dialami oleh hampir seluruh rakyat Indonesia.

Perlu diketahui bersama bahwa Indonesia menempati posisi lima negara terkorup se-Asia Tenggara. Tentu saja ini bukan prestasi yang patut dibanggakan. Pemerintah bukan tidak berupaya memberantas kasus korupsi ini, hanya saja hingga saat ini upaya-upaya yang dilakukan belum membuahkan hasil yang signifikan. Berikut upaya yang coba dilakukan, di antaranya memperbaiki sistem dan memantau pengaduan masyarakat, pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu, pelaporan harta pribadi pemegang kekuasaan dan fungsi publik, berpartisipasi dalam gerakan anti korupsi dan anti pencucian uang di kancah internasional.

Ditambah lagi adanya sebuah lembaga yang independen seperti komisi pemberantasan korupsi (KPK) yang pembentukannya sesuai dengan amanat undang-undang dan bertujuan untuk meningkatkan daya guna serta hasil guna terhadap upaya pemberantasan korupsi. KPK sendiri dalam menjalankan setiap tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Namun, benarkah realitanya demikian?

Aturan dan hukum saat ini seperti tidak mempan bagi para pemilik kekuasaan. Hukum hanya akan tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Masyarakat sudah lelah dengan kezaliman, rakyat sudah paham betul bahwa tidak ada yang bisa diharapkan dari sistem yang ada saat ini. Tidak akan pernah ada keadilan bagi rakyat jika sistem yang dianut adalah sistem kufur (kapitalisme). Ini karena asas hidup mereka adalah materi, maka menjadi wajar jika korupsi merajalela di semua sektor. Tolok ukur hidup mereka bukan lagi halal haram, melainkan mencari kebahagiaan sebanyak-banyaknya sekalipun harus mengorbankan kepentingan umum. Sungguh malang nasib rakyat pada sistem ini, ibarat sudah jatuh tertimpa tangga pula.

Pada titik inilah diperlukan kesadaran oleh semua pihak untuk mau mengembalikan sistem kehidupannya kepada sistem yang dapat memberikan solusi yang hakiki, yaitu Islam. Umat harus secara sadar menginginkan kembali kehidupannya diatur oleh aturan yang bersumber langsung dari Sang Khalik Allah Swt. karena pada hakikatnya tidak ada yang lebih memahami kebutuhan dan keadaan ciptaan-Nya kecuali Penciptanya. Aturan dan hukum dalam Islam bersifat komprehensif yang tentu saja akan sangat efektif untuk menyelesaikan seluruh problematika kehidupan manusia. Mari bersama-sama berjuang untuk tegaknya kembali hukum-hukum Islam di seluruh dunia karena hanya Islam-lah satu-satunya agama yang rahmatan lil a’lamiin. Wallahua’lam

Rina Herlina
Payakumbuh, Sumbar [CM/NA]

Loading

Disclaimer: Www.CemerlangMedia.Com adalah media independent yang bertujuan menampung karya para penulis untuk ditayangkan setelah diseleksi. CemerlangMedia.Com. tidak bertanggung jawab atas akibat langsung ataupun tidak langsung dari semua teks, gambar, dan segala bentuk grafis atau konten yang disampaikan pembaca atau pengguna di berbagai rubrik yang tersedia di web ini, karena merupakan tanggung jawab penulis atau pengirim tulisan. Tulisan yang dikirim ke CemerlangMedia.Com tidak boleh berbau pornografi, pornoaksi, hoaks, hujatan, ujaran kebencian, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Silakan mengirimkan tulisan anda ke email  : cemerlangmedia13@gmail.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Tulisan Terbaru

Badan Wakaf Al Qur'an