CemerlangMedia.Com — Presiden Joko Widodo optimis pemerintahannya bisa mengentaskan kemiskinan ekstrem di Indonesia pada 2024. Pengurangan kemiskinan ekstrem ini sebenarnya merupakan salah satu program periode kedua Jokowi yang memiliki target nol persen yang cukup ambisius. Upaya Jokowi memberantas kemiskinan ekstrem tentu terkait dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB. Salah satu tujuan dari program ini adalah untuk mengakhiri kemiskinan ekstrem pada 2030 bagi setiap orang yang saat ini berpenghasilan kurang dari $1,25 per hari. (6/6/2023).
Dalam keterangan pemerintah, kemiskinan ekstrem merupakan prasyarat untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, sanitasi yang memadai, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi. Dalam istilah numerik, seseorang dianggap sangat miskin jika kemampuan daya beli (Purchasing Power Parity/PPP) hanya mencapai $1,9.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2021 seseorang tergolong sangat miskin jika pengeluarannya kurang dari 10.739 rupiah/orang/hari atau 322.170 rupiah/orang/bulan. Berdasarkan perhitungan ini, sebuah keluarga dengan dua anak dianggap sangat miskin jika pengeluaran mereka kurang dari Rp1,28 juta per bulan.
Arief Anshory Yusuf, peneliti SDGs Center Universitas Padjadjaran mengatakan bahwa Indonesia tidak mungkin mencapai kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen pada 2024. Pasalnya, hingga Maret 2022 masih ada 5,59 orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrem, meski ada masih ada waktu setahun untuk mencapai tujuan itu.
Namun, yang terjadi di Indonesia adalah kemiskinan struktural yang disebabkan oleh manajemen pemerintah, yaitu sistem yang diterapkan oleh pemerintah tidak mampu menciptakan kekayaan. Penerapan sistem ekonomi kapitalisme mengakibatkan sumber daya alam berada di bawah kendali kapitalis atau pemilik modal, sehingga kekayaan hanya berputar pada segelintir orang. Di situasi yang sama, -meskipun masyarakat yang tergolong miskin bekerja keras- akan tetap miskin dikarenakan masyarakat tersebut tidak mempunyai akses untuk mengelola sumber daya alam yang melimpah.
Kebijakan bansos yang memberikan uang atau modal usaha tidak efektif memberantas kemiskinan ekstrem karena bersifat tambal sulam. Pada saat yang sama, masalah utama yakni ketimpangan ekonomi masih belum terselesaikan. Maka selama sistem kapitalisme masih digunakan di Indonesia, adanya kemiskinan dan kemiskinan yang ekstrem tidak akan teratasi.
Sistem kapitalisme berbeda dengan sistem Islam yang mempunyai solusi untuk menurunkan kemiskinan menjadi 0 %. Dalam Islam, negara menjamin terpenuhinya kebutuhan primer setiap individu secara keseluruhan dan membantu setiap individu di antara mereka untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier sesuai dengan kemampuannya.
Erika Febiana
Cikampek, Karawang [CM/NA]
